PRAHARA POLITIK ANTARA KAIRO DAN JAKARTA

Oleh Fahmi Salsabila*

Mesir telah memperingati revolusi untuk menumbangkan presiden Husni Mubarok untuk yang kedua kalinya, revolusi rakyat Mesir yang sangat fenomenal dan merupakan rangkaian revolusi di dunia Arab mengubah sistem politik dan pemerintahan secara mendasar dalam negara Mesir sekarang ini.

Pemilu demokratis untuk pertama kalinya pada Juni 2012 telah mengantarkan presiden dari kalangan Ikhwanul Muslimin yaitu Mu0hammad Mursi untuk menjabat sebagai presiden demokratis yang dipilih rakyat secara langsun0g juga untuk pertama kalinya.

Sebelumnya dalam pemilu parlemen Partai Keadilan dan Kebebas0an yang merupakan sayap politik dari Ikhwanul Muslimin meraih suara terbanyak.

Namun, setelah dua tahun lepas dari pemimpin otoriter Husni Mubarok, Mesir masih didera krisis politik berkepanjangan. Kubu oposisi berbeda pendapat dalam banyak hal dengan Ikhwanul Muslimin.

Krisis bermula dari langkah presiden Muhammad Mursi membuat dekrit yang salah satu isinya keputusan presiden tidak dapat diganggu gugat dalam membuat keputusan, walaupun akhirnya setelah diprotes besar-besaran presiden Mursi membatalkan dekrit tersebut.

Kubu oposisi menganggap konstitusi yang telah disahkan oleh parlemen yang sebagian besar dari Ikhwanul Muslimin akan membuat Mesir terpecah, karena dianggap konstitusi sekarang ini hanya mengakomodir kepentingan kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin dan partai Nur dari kelompok Salafi.

Baca Juga: Senjakala Negara Zionis Israel

Demonstrasi berdarah masih saja terjadi dan menewaskan puluhan rakyat Mesir, kejadian baru-baru ini adalah keputusan pengadilan di Suez yang menghukum mati 21 orang dalam kerusuhan sepakbola tahun 2011. Keputusan ini memicu protes besar-besaran dan mengakibatkan korban jiwa dari polisi dan demonstran.

Demonstrasi berdarah berikutnya adalah peringatan dua tahun revolusi Mesir dalam pelengseran Husni Mubarok, demonstrasi kali ini dimanfaatkan oleh kubu oposisi untuk melawan pemerintah yang dipegang oleh Ikhwanul Muslimin dan menuntut untuk mundurnya presiden Mursi dan perubahan konstitusi, kerusuhan berdarah kembali terjadi dan mengakibatkan tewasnya 60 orang.

Ikhwanul Muslimin yang baru kali ini memegang tampuk pemerintahan di Mesir mendapat tantangan berat untuk merangkul semua kepentingan politik yang ada di Mesir, kubu oposisi yang menamakan diri front penyelamatan nasional/National Salvation Front menuntut untuk dilakukan dialog tanpa syarat, dialog sebelumnya telah di mediasi oleh ulama Al Azhar.

Kubu oposisi mengatakan akan dimungkinkan untuk dialog untuk terakhir kalinya. Praktis Mesir terpecah antara kubu pemerintah yang dipegang oleh Ikhwanul Muslimin dengan kelompok kiri, liberal, dan Kristen.

Jika saja tidak tercipta rekonsiliasi nasional di Mesir akan menjadi presiden buruk bagi Ikhwanul Muslimin kedepannya dan akan terjadi krisis politik yang terus berkepanjangan dan tentunya mengakibatkan penderitaan rakyat Mesir karena pasti akan berdampak pada sosial dan ekonomi Mesir.

Suap Impor Sapi Partai Keadilan Sejahtera

Sementara itu di Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan Partai yang berhaluan Islam di Indonesia disebut-sebut mempunyai kesamaan dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir, dari ideologi dan kesamaan model pengkaderan anggotanya mempunyai kemiripan, hal ini pun diakui oleh petinggi-petinggi PKS.

PKS selama ini dianggap partai yang bersih dari korupsi bukan hanya dengan slogan-slogan yang selalu dikumandangkan oleh kader-kadernya tapi juga dibuktikan dengan anggota-anggotanya yang sedikit sekali menginjakkan kaki di gedung KPK baik sebagai saksi ataupun tersangka kasus korupsi.

Namun Kamis malam (31/1) menjadi saat yang mengubah semuanya, dimana presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus suap impor daging sapi dan langsung ditahan di rutan KPK.

Peristiwa ini seperti petir di siang bolong bagi partai berlambang bulan sabit dan padi kapas ini. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia seorang petinggi partai ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan.

Terlepas dari dugaan kejanggalan penetapan tersangka presiden PKS dan dugaan konspirasi oleh pihak lain yang dituduhkan oleh internal PKS, kejadian ini menjadi “ujian & tantangan” berat bagi PKS dimana kurang lebih setahun lagi akan menghadapi pemilu 2014 dan dalam waktu dekat kadernya di daerah akan maju dalam pilkada seperti pilgub di Jabar dan pilgub di Sumut.

PKS yang telah memilih nakhoda baru menggantikan nakhoda yang mengundurkan diri harus mampu membuktikan bahwa partainya masih bersih dari korupsi atau jika memang ada kadernya yang terbukti bersalah harus legowo dan mampu untuk membenahi internal agar citra PKS dapat terangkat kembali sebagai partai yang jauh dari masalah korupsi.

Jika memang terbukti bersalah di pengadilan, sesuai dengan arahan dari presiden PKS yang baru semua kader harus tobat dan introspeksi. Memang tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, kejadian inipun harus menjadi batu loncatan yang berharga dalam perjalanan partai ini kedepannya.

Dua kejadian yang menerpa partai yang mempunyai kemiripan dalam ideologi di Indonesia dan Mesir ini walaupun berbeda kasus tapi menjadi pengalaman yang sangat berharga, mampukah dua kelompok yang berideologi sama di dua negara yang berbeda dan dua masalah yang berbeda ini berhasil keluar dari masalah yang sedang menimpanya? (T/P02/E1)

*Dosen Kajian Timur Tengah & Peneliti senior ISMES ( The Indonesian Society for Middle East Studies)

Mi’raj News Agency (MINA)