Jakarta, MINA – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta masih belum mengambil keputusan terkait pencabutan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa yang menjadi tersangka dalam kasus ledakan di SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Alasannya, proses hukum masih berjalan dan pihaknya ingin mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi penerima KJP.
Menurut Pramono, penerima KJP umumnya berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mencabutnya secara terburu-buru bisa berdampak pada hak pendidikan anak.
“Saya belum memutuskan apa-pun,” ujarnya usai menghadiri acara di Jakarta Utara pada Jumat (14/11).
Baca Juga: BPJPH Sebut Produk Food-Tray MBG Diduga Mengandung Lemak Babi Masuk Lewat Jalur Black Market
Siswa yang menjadi tersangka tersebut telah ditetapkan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Polda Metro Jaya.
Meski demikian, Pemprov DKI bersama Dinas Pendidikan memberikan opsi pembelajaran tatap muka maupun daring di sekolah tersebut. Pramono optimistis kegiatan belajar di SMA 72 akan kembali normal dalam waktu dekat.
Pengamat pendidikan menilai keputusan Pemprov DKI untuk menunda pencabutan KJP menunjukkan sikap kehati-hatian karena mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan pendidikan di tengah proses hukuman. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa ada aspek akuntabilitas dan keadilan bagi korban dan institusi pendidikan yang terlibat.
Dengan demikian, keputusan akhir terkait KJP-tersebut akan sangat bergantung pada hasil penyidikan dan penilaian bagi-yang-terkena program bantuan agar tidak terjadi tekanan sosial yang lebih besar terhadap siswa dan keluarga yang rentan. []
Baca Juga: Indonesia Tegaskan Dukungan Penuh untuk Kemerdekaan Palestina di Hadapan Raja Yordania
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur