Prancis Kecam Hukuman Mati Junta Myanmar kepada Empat Aktivis Anti-kudeta

Paris, MINA – Prancis pada hari Sabtu (4/6) mengecam keras keputusan junta militer Myanmar melanjutkan eksekusi terhadap empat tahanan politik.

Prancis memperbarui seruannya untuk membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang terkait kudeta, menurut Kementerian Luar Negeri.

“Ini adalah keputusan yang hina dan sekali lagi ditujukan untuk pembela kebebasan,” kata Kemlu, mengulangi sikap prinsipnya menentang hukuman mati “di semua tempat dan dalam semua keadaan,” Anadolu Agency melaporkan.

Kementerian juga memperbarui seruannya, untuk memulai dialog guna mengakhiri kekerasan oleh rezim militer yang tidak sah.

Baca Juga: Komandan RSF Minta Maaf atas Pembantaian Warga Sipil di El Fasher

Pemerintah militer menolak banding hukuman mati dari aktivis demokrasi veteran dan penulis Ko Jimmy, dan Phyo Zayar Thaw, wakil dari partai Liga Demokrasi Nasional mantan anggota parlemen Aung San Suu Kyi. Mereka divonis bersalah atas tuduhan terorisme. Junta membenarkan eksekusi mereka bersama dengan dua orang lainnya.

Sementara itu PBB mengatakan “sangat terganggu” dengan keputusan yang secara terang-terangan melanggar hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan.

Prancis menyuarakan keprihatinan tentang penerapan hukuman mati secara sewenang-wenang sejak militer menggulingkan pemerintah demokratis dalam kudeta 1 Februari 2021, yang digambarkan sebagai “regresi besar yang melanggar moratorium de facto” yang telah ada selama lebih dari 30 tahun.

Sekitar 113 hukuman mati telah dijatuhkan sejak kudeta. (T/R7/P1)

Baca Juga: DK PBB Kecam Serangan Pasukan Dukungan Cepat Paramiliter di El-Fasher, Sudan

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Krisis Wajib Militer Ukraina Sebabkan 100.000 Pemuda Melarikan Diri Dalam 2 Bulan