Prasetiyani Netty: Pemerintah Jangan Terburu-buru Buat Kebijakan

Jakarta, (MINA) – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah lebih serius dan tidak terlalu terburu-buru dalam menerapkan kebijakan di tengah pandemi Covid-19.

“Kami prihatin dan sedih saat mengikuti rapat-rapat selama masa sidang kemarin. Kesempatan berbicara juga terbatas karena rapat daring,” kata Netty saat DPR menggelar Rapat Paripurna ke-15 atau rapat terakhir di Masa Persidangan III 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5).

Ia mengatakan, mitra kerja dari pemerintah juga kurang sigap dan antisipatif dalam menjalankan program. “Saya melihat kepanikan di sana sini,” katanya.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil-Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmat Gobel. Sebagian besar anggota DPR mengikuti rapur secara daring.

Netty mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 selama kuartal I 2020.

Oleh karena itu, dalam kwartal ke depan, ia berharap pemerintah lebih serius dan tidak terlalu terburu-buru dalam menerapkan kebijakan di tengah pandemi Covid-19.

“Jangan ada lagi kebijakan yang terlalu terburu-buru. Pemerintah harus benar-benar serius dalam membuat kebijakan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak di tengah serangan pandemi Covid-19, ” terang Netty.

Menurut legislator dari Fraksi PKS ini, kebijakan pemerintah selama ini tidak konsisten dan selalu membuat gaduh masyarakat. Ia mencontohkan wacana pemerintah yang ingin melonggarkan PSBB.

“Banyak kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, seperti yang ingin melonggarkan PSBB, membuka akses transportasi antar kota dan membolehkan warga di bawah 45 tahun bekerja. Padahal curva pandemi Covid-19 masih terus meningkat yang menandakan kita belum aman untuk melonggarkan PSBB,” katanya.

Selain itu kebijakan aneh lainnya yang menjadi perhatian Netty adalah masalah Program Kartu Prakerja. Ia menilai program ini adalah program yang tidak adil ke sebagian pihak serta sia-sia.

“Kartu prakerja itu program aneh dan tidak berpihak ke masyarakat kecil yang tidak bisa mengakses internet, padahal itu semua menggunakan uang rakyat. Dampaknya pun tidak jelas buat menambah income masyarakat yang terdampak Covid-19. Coba tanya ke lulusan pra kerja, bisa langsung kerja-kah mereka sekarang? Ini program buang-buang anggaran di tengah negara kesulitan uang untuk menyelamatkan rakyat,” kata Netty.

Pemerintah dalam hal ini presiden, juga harus membuat skema bansos yang terkoordinir dengan rapi. Netty meminta presiden turun mengorkestrasikan skema Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah direncanakan. (L/R3/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)