Ramallah, MINA – Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, “kelanjutan praktik pemukiman Israel, penyitaan tanah, pembongkaran rumah, upaya untuk mengusir warga Palestina dari rumah mereka di lingkungan Yerusalem, dan upaya untuk mengubah status quo di Haram al-Sharif, semua merusak rencana perdamaian solusi dua negara.”
Abbas mengatakan ini dalam pertemuan dengan Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, pada Rabu malam (17/11), di Ramallah.
Abbas juga menegaskan penolakannya untuk mengklasifikasikan enam organisasi sipil Palestina sebagai teroris oleh otoritas pendudukan, dan berlanjutnya penyalahgunaan tahanan. Quds Press melaporkan.
“Kami mengulurkan tangan kami untuk perdamaian, dan untuk mengadakan konferensi internasional di bawah naungan Kuartet Internasional, pendudukan tidak dapat bertahan selamanya, bersikeras menolak perjanjian yang ditandatangani dan menjauh dari jalan perdamaian,” ujar Abbas.
Baca Juga: Laba Perusahaan Senjata Israel Melonjak di Masa Perang Gaza dan Lebanon
Abbas mengatakan, Palestina juga memiliki pilihan, dan pimpinan Palestina akan mengambil langkah-langkah yang melindungi hak-hak rakyatnya demi kepentingan nasionalnya.
Abbas menghargai posisi Presiden Joe Biden, yang menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap solusi dua negara, menolak permukiman dan status quo di Haram al-Sharif, dan menghentikan tindakan sepihak.
Dia menekankan, pihak Palestina sedang menunggu penerapan posisi AS tersebut di lapangan, untuk memberikan harapan kepada rakyat Palestina, mengakhiri pendudukan dan untuk mengakui hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan mereka.
Abbas mengulangi “keinginan Otoritas Palestina untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan membentuk pemerintah persatuan nasional, yang semua partainya berkomitmen pada legitimasi internasional.” (T/RS2/P1)
Baca Juga: Jumlah Syahid di Jalur Gaza Capai 44.056 Jiwa, 104.268 Luka
Mi’raj News Agency (MINA)