Aljazair Siap Normalisasi Hubungan dengan Israel tapi Pakai Syarat

Alger, MINA – Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune mengatakan, negaranya akan siap menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi hanya jika negara Palestina yang berdaulat sepenuhnya didirikan.

“Ini sejalan dengan posisi pendahulu saya, Presiden Chadli dan Bouteflika, yang tidak memiliki masalah dengan Israel,” katanya. The New Arab melaporkan, Senin (3/2).

“Satu-satunya perhatian kami adalah pembentukan negara Palestina,” ujarnya.

Komentarnya menandai perubahan penting dari penentangan Aljazair yang biasanya keras terhadap normalisasi hubungan dengan Israel.

Namun, Tebboune menegaskan masalah inti Aljazair dengan Israel tetaplah perannya sebagai kekuatan pendudukan yang menghalangi pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Pernyataan Presiden Aljazair tentang Israel ini memicu reaksi keras dari partai oposisi terbesar Aljazair, Gerakan Masyarakat untuk Perdamaian (MSP).

Dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad (2/2), partai tersebut mengutuk “setiap proyek penyelesaian atau normalisasi dengan entitas Zionis,” menggambarkan Israel sebagai “penjajah agresif” yang bertujuan untuk menghapus hak-hak Palestina dan “menyahudisasi tempat-tempat suci bangsa.”

Ini menandai momen langka dalam lanskap politik Aljazair yang dikontrol ketat, di mana MSP dan partai oposisi lainnya cenderung menahan diri untuk tidak menantang keputusan negara, terutama pada kebijakan luar negeri.

Namun, seorang sumber dari MSP mengatakan, “Perjuangan Palestina adalah garis merah” bagi partai Islam tersebut.

Mereka juga menuduh “tekanan mencurigakan dari sekutu Israel, khususnya Amerika Serikat, untuk mendorong negara-negara yang menolak, termasuk Aljazair, menjadi normalisasi”, sumber tersebut mengatakan kepada The New Arab dengan syarat anonim.

MSP mendesak pemerintah Aljazair tetap teguh dalam penolakannya terhadap hubungan diplomatik dengan Israel dan terus mendukung negara Palestina.

Dalam beberapa tahun terakhir, Israel telah menyuarakan niatnya untuk memperluas diplomasinya di Maghreb, tetapi Tunisia dan Aljazair sama-sama dengan tegas membantah adanya diskusi dengan Tel Aviv tentang tindak lanjut kesepakatan normalisasi Maroko tahun 2020.

Sejak memperoleh kemerdekaan, Aljazair secara konsisten menjunjung tinggi hubungan yang kuat dengan Palestina, berjanji setia pada perjuangan Palestina, sebuah komitmen yang berakar pada sejarah bersama perjuangan panjang dan berdarah kedua negara melawan pendudukan.

Pada tahun 2022, Aljazair menjadi tuan rumah pembicaraan mediasi antara faksi-faksi Palestina yang bermusuhan, yang menghasilkan perjanjian rekonsiliasi yang mengakhiri perselisihan selama 15 tahun.

Di tengah perang Gaza, Aljazair memainkan peran penting dalam menyusun resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB dan masih mendorong keanggotaan penuh Palestina di dewan tersebut.

Namun, warga Aljazair tidak dapat melakukan protes untuk Palestina karena larangan yang berlaku untuk semua demonstrasi. Pihak oposisi berusaha mendapatkan pengecualian untuk protes pro-Palestina, tetapi pemerintah tidak responsif.

Komentar Tebboune menunjukkan bahwa normalisasi yang dulunya tidak mungkin dilakukan di Aljazair, jadi tidak lagi sepenuhnya mustahil.

Di Tunisia, Presiden Kais Saied juga mengisyaratkan kemungkinan perubahan dalam pendiriannya tentang normalisasi.

Tahun lalu, ia memblokir rancangan undang-undang untuk mengkriminalisasi normalisasi yang akan disahkan dengan suara mayoritas, dengan alasan perlunya melindungi kepentingan negara. Ia juga memimpin tindakan keras terhadap aktivis pro-Palestina, yang banyak di antaranya kini menghadapi tuduhan terorisme.

Pada bulan Januari, media Italia melaporkan kemungkinan kesepakatan antara Tunis dan Tel Aviv, yang ditengahi oleh Washington dan Roma.

Sementara pendirian Aljazair tentang normalisasi tampaknya melunak, Tebboune tetap teguh dalam memutuskan semua hubungan dengan Maroko dan menutup wilayah udara Aljazair untuk penerbangan Maroko.

Aljazair memutuskan hubungan dengan Maroko setelah Rabat menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah naungan AS pada Desember 2020. Meskipun ketegangan antara kedua negara sudah ada sebelum normalisasi, Aljazair memandang kesepakatan Rabat sebagai ancaman langsung terhadap perbatasan dan keamanannya.

“Latihan militer Maroko dengan Israel bertentangan dengan prinsip-prinsip bertetangga baik yang selalu kami upayakan untuk dijunjung tinggi,” tegas Tebboune dalam wawancaranya dengan media Prancis. []

Mi’raj News Agency (MINA)