Presiden Azad Kashmir Masood Khan Bicara Krisis Kashmir (Bag.1)

Ankara, MINA – Presiden Azad Jammu & Kashmir (AJK) yang dikelola Pakistan, Sardar Masood Khan, mengatakan bahwa ancaman perang dan penggunaan senjata nuklir telah membuat situasi di Asia Selatan sangat fluktuatif.

Dia menuduh Pemerintah India membuat solusi militer, bertentangan dengan Pakistan dan rakyat Jammu dan Kashmir yang bersikeras pada solusi diplomatik dan politik untuk masalah Kashmir yang berkepanjangan.

Lahir di Rawalakot, distrik Poonch di Kashmir, Khan (68), telah menjabat berbagai posisi diplomatik untuk Pakistan. Dia menjadi presiden ke-27 Azad Kashmir pada 25 Agustus 2016.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency (AA) di kantor pusatnya di Ankara, Khan berbicara tentang berbagai masalah terkait dengan Kashmir, yang saat ini terhuyung-huyung di bawah blokade komunikasi sejak 5 Agustus, ketika India membubarkan negara bagian itu dan mencabut tingkat otonominya yang dinikmati selama 70 tahun terakhir di bawah ketentuan konstitusi India.

Khan menyerukan dukungan internasional untuk memastikan solusi Kashmir yang definitif, final, dan adil serta mengakhiri turbulensi dan kekacauan di Asia Selatan.

Berikut kutipan lengkap wawancara AA dengan Presiden Azad Jammu & Kashmir Sardar Masood Khan pada Jumat, 22 November 2019:

AA: Apakah Kashmir hanya krisis antara India dan Pakistan? Apa yang harus kita pahami ketika Anda menyebutkan krisis atau konflik Kashmir?

Sardar Masood Khan: Kashmir bukan masalah bilateral. Ini adalah masalah trilateral karena ada tiga pihak dalam perselisihan, yaitu Pakistan, India dan orang-orang Jammu dan Kashmir, yang merupakan pihak paling penting dalam perselisihan itu, karena pada tahun 1947 aspirasi mereka tidak dihormati oleh Pemerintah India.

Kemudian Dewan Keamanan PBB mengakui ketiga pihak ini. Di satu sisi, mereka mengatakan bahwa Kashmir adalah pihak yang paling penting, karena di saat India dan Pakistan akan menyiapkan kondisi atau bekerja sama dengan PBB untuk menciptakan jenis lingkungan yang tepat dan jenis infrastruktur yang tepat, masyarakat Jammu dan Kashmir harus menentukan masa depan politik mereka, mereka harus membuat keputusan akhir. Jadi, ketika kita berbicara tentang krisis Kashmir, kita sebenarnya berbicara tentang empat konstituen, Pakistan, India, rakyat Jammu dan Kashmir serta PBB. Karena PBB adalah penjamin atau untuk implementasi resolusi Dewan Keamanan dan penjamin untuk perlindungan hak.

AA: Terakhir kali, ketika Anda berada di Turki, Anda mengatakan proses bilateral antara India dan Pakistan telah gagal, sekarang saatnya untuk membawa Kashmir kembali ke panggung dunia. Apa kemajuannya?

Sardar Masood Khan: Ketika saya di sini terakhir kali (pada bulan Mei 2019 di Anadolu Agency), saya mengatakan bahwa proses bilateral tidak berhasil. Tetapi sekarang saya dapat mengatakan bahwa proses bilateral rusak.

Tidak ada rezim bilateral. Karena India telah mengambil langkah-langkah sepihak pada 5 Agustus dan mengimplementasikannya pada 31 Oktober. Ini semua adalah langkah-langkah unilateral yang telah diambil India di wilayah yang disengketakan. Karena tindakan yang diambil India pada dua tanggal ini, masalah Kashmir telah diinternasionalisasi.

Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, pada 16 Agustus tahun ini, masalah ini dibahas di Dewan Keamanan PBB, dalam suasana informal. Dan ada banyak konferensi internasional.

Satu konferensi diadakan beberapa hari yang lalu di sini, di Ankara. Ada yang duduk untuk Kashmir di Parlemen Eropa. Mereka memiliki sesi pleno. Parlemen Perancis mengadakan sesi untuk pertama kalinya. Di Inggris, House of Commons (parlemen) mengadakan debat.

Kongres AS sejauh ini telah mengadakan dua audiensi. Satu oleh Sub-komite Kongres dan yang lainnya oleh Tom Lantus Human Rights Commission. Jadi, apa yang terjadi, sejak saya datang ke sini terakhir, bahwa sengketa Jammu dan Kashmir telah diinternasionalkan. Ini mendapat perhatian dari media internasional.

Tapi saya ingin menambahkan, sementara masalah ini mendapat perhatian dari media, parlemen dan organisasi masyarakat sipil, negara-negara yang paling kuat yang mempengaruhi keputusan sehubungan dengan mengembangkan solusi akhir dari perselisihan Jammu dan Kashmir, tidak aktif. Mereka enggan memberikan sinyal kepada Dewan Keamanan PBB bahwa mereka harus mempertimbangkan Kashmir dan datang dengan inisiatif baru untuk penyelesaian sengketa. Pemerintah bungkam dan mereka tidak bertindak, karena kepentingan ekonomi dan strategis yang terkait dengan India.

Itulah sebabnya saya menggambar analogi antara peristiwa yang terjadi di Asia Selatan saat ini, dengan yang terjadi sebelum Perang Dunia II, ketika negara-negara berdamai dengan Nazi dan fasis di Eropa. Dunia membayar mahal untuk itu.

AA: India mengambil keputusan besar melucuti otonomi Jammu dan Kashmir. Apa implikasinya bagi Anda di Kashmir?

Sardar Masood Khan: Implikasinya serius. India sama sekali tidak berhak mengambil langkah-langkah ini. India telah menyerukan pencabutan Pasal 370 dan Pasal 35A dari konstitusinya, sebagai sesuatu yang mengakhiri status khusus negara bagian Jammu dan Kashmir. Tapi itu tidak memiliki status khusus, itu adalah wilayah yang disengketakan, berada di bawah pendudukan.

Sejak 1947, India tidak memiliki status khusus dalam arti bahwa India berusaha memproyeksikan. Bahkan, pada tahun 1947, India pertama kali memaksa Maharaja Kashmir, untuk menandatangani instrumen aksesi palsu. Pandit Jawahar Lal Nehru, yang saat itu perdana menteri India, mendaftarkan dukungan kepada Sheikh Mohammad Abdullah, yang saat itu adalah pemimpin paling populer di Kashmir.

Dan itulah sebabnya perjanjian antara loyalis India dan elit India, muncul. Pakta ini sekarang telah sepenuhnya terurai. Sejauh menyangkut masyarakat Jammu dan Kashmir, bagi mereka, kenyataan yang lebih besar adalah bahwa mereka telah berada di bawah pendudukan selama 72 tahun terakhir.

Kali ini, India telah meresmikan pendudukannya. Sebelumnya, mereka biasa menipu dunia bahwa negara bagian Jammu dan Kashmir itu otonom. Mereka sekarang telah mengambil semua hak istimewa yang telah mereka berikan kepada Kashmir di bawah konstitusi mereka sendiri. Ini adalah bagian konstitusional dan hukum dari sudut pandang hukum internasional.

Bagian kedua adalah operasi atau kebrutalan terhadap rakyat Jammu dan Kashmir. Penganiayaan seksual dan penggunaan pemerkosaan sebagai instrumen perang, sebagai instrumen, untuk menaklukkan seluruh populasi. Kehidupan sehari-hari orang-orang Jammu dan Kashmir, di mana mereka menghadapi teror India. Ini adalah kenyataan yang lebih besar. Ini adalah konsekuensi dari langkah-langkah yang telah diambil India.

AA: Ada kesan pasca 5 Agustus itu, tindakan India tidak ditentang oleh komunitas internasional sebagaimana mestinya. Apakah Kashmir kehilangan relevansi internasional? Bagaimana Anda bisa menghidupkan kembali minat masyarakat internasional dalam masalah Kashmir?

Sardar Masood Khan: Saya bisa mengatakan bahwa ada lonjakan nyata dalam minat masyarakat internasional terhadap perselisihan Jammu Kashmir, khususnya di ranah non-pemerintah.

Media internasional, masyarakat sipil, dan organisasi HAM mengecam tindakan India. Dan banyak pemikir, korespondensi, dan pemimpin parlemen di negara-negara Barat juga mengutuk dan mengkritik India atas apa yang telah dilakukannya. Jadi, ada kesadaran tentang Kashmir. Kashmir ada di radar dunia. Itu ada di radar diplomatik.

Namun, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tidak mendapat perhatian yang sama di tingkat pemerintah. Dunia terganggu, AS memiliki masalah sendiri, disibukkan dengan pemakzulan. Inggris sibuk dengan pemilihan. Eropa sendiri berusaha mengatasi, dengan masalahnya sendiri. Meskipun begitu, Kashmir mendapatkan perhatian. Tragedi sebenarnya adalah bahwa Kashmir tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah negara-negara kuat yang dapat membantu kita melakukan transisi dari peningkatan kesadaran ke tindakan ke keputusan.

AA: Dalam pidato, di sini di konferensi, Anda menyebutkan mendirikan koridor kemanusiaan di Kashmir. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang itu?

Sardar Masood Khan: Ya. Anda tahu apa yang terjadi bahwa jika ada masalah di tempat lain di dunia di Afrika, misalnya, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, atau Suriah atau Yaman, pasukan yang bekerja di depan kemanusiaan di seluruh dunia, memobilisasi sumber daya mereka dan membangun koridor kemanusiaan.

Bahkan, PBB sendiri memberikan kepemimpinan. Ada Wakil Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab untuk urusan kemanusiaan yang duduk di New York. Biasanya, ia memimpin upaya internasional, di mana pemerintah berpartisipasi dan ada LSM, dan mereka didorong untuk membangun koridor kemanusiaan.

Sekarang PBB belum mengambil inisiatif dalam hal ini. Pemerintah individu atau organisasi masyarakat sipil individu belum membuat langkah apa pun, seolah-olah Kashmir tidak ada di planet ini, Kashmir ada di tempat lain seolah-olah penduduk Kashmir tidak menderita.

Jadi, saran saya adalah jika komunitas internasional, karena banyak pertimbangan, tidak membuat langkah apa pun, negara-negara seperti Turki harus memimpin.

Karena Anda (Turki) telah mengejar diplomasi kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Anda telah berusaha membantu mereka di sini. Anda telah merawat para pengungsi Suriah. Anda telah pergi ke luar negeri untuk membantu masyarakat yang bermasalah. Jadi, saran saya adalah agar Turki menunjukkan kepemimpinan, dalam membangun koridor kemanusiaan untuk Jammu dan Kashmir yang diduduki India.

Tentu saja, ini akan ditolak oleh India, tetapi setidaknya sinyal bahwa Pemerintah Ankara peduli akan memiliki dampak yang diinginkan.

AA: Pakistan telah memperingatkan bahwa jika dunia tidak melakukan apa pun untuk menghentikan keputusan India tentang Kashmir, kedua negara bersenjata nuklir akan semakin dekat dengan konfrontasi militer langsung. Ada yang menyebutnya pemerasan nuklir. Apakah Kashmir benar-benar titik nyala nuklir?

Sardar Masood Khan: Ini bukan pemerasan. Bahkan, itu adalah narasi fakta di lapangan. Kami telah mencoba untuk memberi tahu dunia tentang perkembangan serius dan pernyataan provokatif yang dibuat oleh India, karena penghasut perang di India yang duduk di kabinet India dan sayangnya yang termasuk perdana menteri sendiri, telah menahan ancaman. Dan organisasi ekstremis mereka seperti Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), mereka semua menyebutkan bahwa mereka akan menggunakan senjata nuklir untuk melawan Pakistan.

Dalam manifesto pemilihan mereka tahun ini, dan sebelumnya pada tahun 2014, mereka mengatakan bahwa mereka akan mencabut Pasal 370 dan Pasal 35A. Mereka telah mencabut dua pasal ini.

Jika mereka mengatakan hari ini bahwa mereka akan menyerang Azad Kashmir, maka mereka akan menghancurkan Pakistan. Dan mereka akan menggunakan senjata nuklir untuk melawan Pakistan, haruskah kita tidak mempercayainya? Mengapa kita harus memberi mereka manfaat keraguan? Karena mereka mengatakan, mereka akan melakukannya.

Jadi, yang dilakukan Pakistan hanyalah memberi tahu komunitas internasional bahwa inilah yang ingin dilakukan India. Dan jika komunitas internasional tidak melakukan intervensi, atau tidak mengaktifkan proses atau proses politik dan diplomatik, maka rakyat Azad Kashmir dan rakyat Pakistan harus melawan dan mempertahankan wilayah mereka sendiri dan rakyat mereka sendiri.

Jadi, ini merupakan ancaman eksistensial. Itu yang kami katakan; kami mengatakan bahwa jika ada perang yang dimulai pada tingkat konvensional dan berubah menjadi saling tembak nuklir, maka konsekuensinya tidak hanya terbatas pada wilayah Asia Selatan.

Maksud saya, tentu saja, para ilmuwan memproyeksikan bahwa jika bakutembak semacam itu terjadi, hampir 120 juta orang akan terbunuh seketika dan 2,5 miliar orang di seluruh dunia akan terkena dampak langsung atau tidak langsung.

Tapi yang kami katakan adalah sekarang saatnya untuk campur tangan. Ketika orang-orang Kashmir terbunuh, ketika mereka telah dibersihkan secara etnis, ketika mereka telah dipindahkan sepenuhnya, akan terlambat bagi Dewan Keamanan PBB untuk campur tangan.

Kita juga tahu bahwa di Balkan, ketika situasi serius berkembang dan ketika orang terbunuh di sana. Ada genosida terorganisir serta ada pogrom dan ketika ada genosida di Rwanda dan Burundi pada pertengahan 90-an, PBB tidak melakukan apa-apa.

Jadi, tidak memeras komunitas internasional. Kami memberi tahu mereka tentang kenyataan saat mereka berkembang dan muncul di kawasan ini, dan bahwa masyarakat internasional harus bertindak berdasarkan Piagam PBB dan sesuai dengan hukum internasional. Jadi, ini adalah ancaman yang sangat, sangat nyata bagi Pakistan dan bagi seluruh wilayah dan dunia. (AT/RI-1)

Wawancara berlanjut ke bagian 2

Mi’raj News Agency (MINA)