Presiden Iran: Pemaksaan Hegemoni AS “Gagal Total”

Teheran, MINA – Presiden Iran Ebrahim Raeisi mengatakan, upaya AS untuk memaksakan hegemoni di negara lain telah “gagal total,” dan sistem hegemonik Washington tidak memiliki kredibilitas.

Raeisi membuat pernyataan tersebut dalam sesi ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui konferensi video pada Selasa malam (21/9), dalam pidato pertamanya untuk PBB sejak menjabat bulan lalu.

“Tahun ini, dua adegan membuat sejarah: satu pada 6 Januari ketika kongres AS diserang oleh rakyat, dan dua, ketika rakyat Afghanistan jatuh dan kembali ke tangan rakyat Afghanistan. Dari Capitol ke Kabul, satu pesan yang jelas dikirim ke dunia: sistem hegemonik AS tidak memiliki kredibilitas, baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Raeisi kepada Majelis Umum PBB, Press TV melaporkan.

“Apa yang terlihat di wilayah kita saat ini membuktikan bahwa tidak hanya hegemoni dan gagasan hegemoni, tetapi juga proyek memaksakan identitas kebarat-baratan telah gagal total. Hasil dari pencarian hegemoni adalah pertumpahan darah dan ketidakstabilan, dan pada akhirnya, kekalahan dan pelarian. Hari ini, AS tidak bisa keluar dari Irak dan Afghanistan, tetapi diusir,” tambahnya.

Baca Juga: AS Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Teroris

Raeisi juga mengatakan, Washington menggunakan sanksi sebagai “cara perang baru” terhadap negara lain. Ia menekankan bahwa sanksi AS terhadap Republik Islam selama pandemi virus corona adalah “kejahatan terhadap kemanusiaan.”

“Sanksi adalah cara perang baru AS dengan negara-negara dunia. Sanksi terhadap bangsa Iran tidak dimulai dengan program nuklir negara saya; mereka bahkan mendahului Revolusi Islam dan kembali ke tahun 1951 ketika nasionalisasi minyak berlangsung di Iran,” kata Raeisi.

Ia juga mengatakan, Iran menghadapi sanksi medis yang tidak manusiawi.

“Sanksi, khususnya sanksi kedokteran pada saat pandemi COVID-19, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujarnya. (T/RI-1/P2)

Baca Juga: Mahasiswa Yale Ukir Sejarah: Referendum Divestasi ke Israel Disahkan

Mi’raj News Agency (MINA)