Presiden Jokowi Bahas UMKM, Perubahan Iklim di KTT APEC-ABAC

(Foto: BPMI Setpres/Lukas)

Jakarta, MINA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan masalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penanganan dampak perubahan iklim dalam dalam KTT APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue with Economic Leaders secara virtual dari Jakarta, Kamis (11/11).

Menurut sosok yang pernah menjabat Walikota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta itu, peningkatan pemberdayaan UMKM dapat mempercepat pemulihan ekonomi inklusif yang tidak hanya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat penghasilan rendah, namun juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar.

“Tahun 2019, UMKM berkontribusi terhadap 52 persen PDB Asia Pasifik dan berhasil menyerap 50 persen tenaga kerja. Di Indonesia, 64 persen pelaku UMKM adalah perempuan. Artinya, memberdayakan UMKM di Indonesia juga memberdayakan perempuan,” ujar Presiden saat berbicara pada sesi yang mengangkat topik inklusivitas dan keberlanjutan di KTT tersebut.

Presiden juga menegaskan, peningkatan inklusi keuangan merupakan prioritas. Di tahun 2021, Indonesia memberikan pinjaman lunak dan bantuan lebih dari USD4 miliar bagi 17,8 juta UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi.

Selain itu, Indonesia juga terus bekerja keras mendukung transformasi digital UMKM selama pandemi. Sebanyak 8,4 juta UMKM di Indonesia telah memasuki ekosistem digital, termasuk 54 persen UMKM perempuan.

“Digitalisasi UMKM di kawasan Asia Pasifik akan makin cepat didukung oleh pembangunan infrastruktur digital, perluasan konektivitas digital secara inklusif, dan peningkatan literasi digital pelaku UMKM,” imbuhnya.

Kedua, fokus Presiden Jokowi adalah meletakkan upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Penanganan dampak perubahan iklim, lanjutnya, harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan.

“Konservasi hutan dan kekayaan laut, serta tranformasi menuju energi baru dan terbarukan harus menyejahterakan masyarakat bawah. Transisi menuju ekonomi rendah karbon ini harus dilakukan secara adil dan kolaboratif,” jelasnya.

“Dukungan pendanaan dan alih teknologi ramah lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung berbagai aksi mitigasi perubahan iklim di negara sedang berkembang,” lanjutnya.

Jokowi juga menekankan, Indonesia menempatkan investasi industri berkelanjutan dan hijau sebagai prioritas penting. Proyek prioritas Indonesia antara lain pembangunan kawasan industri hijau, pembangunan rantai pasok industri baterai sampai mobil listrik, serta perdagangan karbon yang sangat besar potensinya.

“Untuk itu, kami mengundang para investor dan pelaku usaha dari kawasan APEC untuk makin banyak bersinergi dan memanfaatkan peluang yang besar di Indonesia,” pungkasnya. (R/RE1/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)