Presiden: Kebijakan Pangan harus Komprehensif

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). (dok. kemendagri)
Presiden RI, Joko Widodo (). (dok. kemendagri)

Jakarta, 18 Rabi’ul Akhir 1437/28 Januari 2016 (MINA) – Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Presiden Jokowi mengingatkan harga pangan di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia lainnya, sehingga kebijakan sektoral justru merugikan.

“Kita ingin petani sejahtera, konsumen juga mendapatkan pangannya, yang sejahtera jangan hanya yang di tengah, yang berproduksi juga harus diberikan keuntungan dan kesejahteraan,” kata Presiden, di Jakarta, Rabu (27/1) sore, demikian laporan Antaranews dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Rapat itu dihadiri Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menko Maritim Rizal Ramli, Menkes Nila F Moeloek, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Mentan Amran Sulaiman dan Mendag Thomas Lembong dan sejumlah pejabat lainnya itu.

Jokowi mencontohkan, kebijakan kementerian pertanian jangan hanya melihat dari sisi petani, demikian pula kebijakan kementerian perdagangan jangan hanya melihat dari sisi pedagang.

“Intinya kita membutuhkan kebijakan yang seimbang, itu bukan hal yang mudah, tapi kalau bekerja semua bisa, intinya ada kebijakan yang seimbang, saya minta dalam rumuskan punya pandangan yang komprehensif,” kata Presiden.

Sejak 2011 hingga 2015, Presiden mencatat kenaikan harga pangan sudah 10 persen. Pemerintah akan mendorong agar harga pangan stabil dan murah, salah satunya dengan sinkronisasi kebijakan antarkementerian.

“Harus dicermati betul sehingga harga bisa kembali normal. Maka langkah komprehensif perbaiki permintaan, suplai dan rantai perdagangan harus betul-betul komprehensif dan tepat,” pungkasnya. (T/P011/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Wartawan: Rendi Setiawan

Editor: Rana Setiawan

Ikuti saluran WhatsApp Kantor Berita MINA untuk dapatkan berita terbaru seputar Palestina dan dunia Islam. Klik disini.