Presiden Majelis Umum PBB Desak Komunitas Internasional Akhiri Krisis Gaza

New York, MINA – Presiden Majelis Umum PBB, Dennis Francis menyerukan komunitas internasional untuk bertindak sekarang untuk mengakhiri krisis Gaza karena situasinya yang sudah tidak masuk akal dan memalukan dunia internasional.

“Situasi di Gaza adalah sebuah bencana, tidak masuk akal dan memalukan. Saya terkejut dan ngeri atas laporan pembunuhan dan cederanya ratusan orang selama pencairan pasokan bantuan, di sebelah barat Kota Gaza pekan lalu,” kata Francis saat berbicara pada pertemuan Majelis Umum PBB yang diadakan Senin (4/3) untuk mengkaji veto Amerika Serikat (AS) terhadap Resolusi DK PBB terbaru, Kantor Berita WAFA melaporkanya.

Rancangan resolusi Dewan menyerukan gencatan senjata di Gaza yang dilanda perang, di mana kondisi kelaparan yang suram dan telah diperingatkan sebelumnya telah mengakibatkan banyak bayi dan anak-anak meninggal karena kelaparan dalam beberapa hari terakhir.

“Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya angka kematian, bayi meninggal karena kelaparan, dan 85 persen penduduk Gaza atau 1,9 juta orang menjadi pengungsi internal,” katanya.

Baca Juga: Pilot Phillip Mehrtens Bebas, Menlu Selandia Baru: Itu Melegakan

Dia menyatakan keprihatinannya yang luar biasa mengenai operasi darat Israel di Rafah, tempat tinggal hampir 1,5 juta orang, dan menyerukan pengekangan maksimal untuk menyelamatkan nyawa warga sipil yang tidak bersalah.

“Pembatasan Israel terhadap akses kemanusiaan telah secara drastis mengurangi aliran bantuan yang menyelamatkan nyawa, dan UNRWA melaporkan penurunan signifikan sebesar 50 persen dalam jumlah truk yang memasuki Gaza setiap hari dari bulan Januari hingga Februari,” terang Dennis.

“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk secara cepat dan substansial meningkatkan skala operasi kemanusiaan dan memastikan akses tidak terbatas kepada semua warga sipil yang membutuhkan,” tambahnya.

Presiden Majelis Umum PBB itu juga menegaskan, pertama dan terpenting, gencatan senjata kemanusiaan segera harus dilaksanakan dan semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil dan fasilitas sipil.

Baca Juga: Menkes: Korban Syahid Akibat Serangan Israel di Selatan Beirut Jadi 31 Orang

Ia menuntut akses penuh dan tanpa hambatan terhadap bantuan kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan harus dipastikan. (T/R12/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Sri Lanka Gelar Pemilu Pertama Sejak Krisis Ekonomi