PRESIDEN NIGERIA PERINTAHKAN MILITER SELIDIKI PELANGGARAN HAM

Lagos, Nigeria, 28 Sya’ban 1436/15 Juni 2015 (MINA) – Presiden Nigeria Muhammadu Buhari pada Ahad (14/6) memerintahkan militer mengadakan penyelidikan internal atas tuduhan kejahatan perang kepada para komandan tinggi militernya.

Sembilan komandan militer di era mantan presiden Goodluck Jonathan dituding terlibat kejahatan perang dalam kampanye kontraterorisme di wilayah timur laut yang dilanda pemberontakan dari kelompok Boko Haram.

Garba Shehu, Juru Bicara Kepresidenan Nigeria, mengatakan,  Presiden akan memprioritaskan penyelidikan atas tuduhan yang dibuat oleh Amnesty International. Demikian Anadolu yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

“Presiden Buhari sekali lagi memberi jaminan bahwa pemerintahnya akan mempelajari laporan yang dirilis baru-baru ini oleh Amnesty International, di mana petugas tinggi militer Nigeria dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia,” kata Shehu dalam sebuah pernyataan pada akhir pekan.

“Presiden terganggu oleh tuduhan yang terkandung dalam laporan itu. Langkah selanjutnya adalah menyelidiki tuduhan itu sehingga  kemudian dapat diadakan pembenaran  atau sangkalan secara rinci pada tuduhan yang mengganggu itu,” kata Shehu.

“Presiden Buhari telah menetapkan, salah satu tugas pertama Jaksa Agung adalah menyelidiki laporan Amnesty International dan sudah itu membuat saran pada pemerintah, apa tindakan yang tepat.”

“Ini merupakan tambahan untuk penyelidikan internal, setelah sebelumnya  dia (Buhari) meminta angkatan bersenjata untuk melakukan penyelidikan internal sendiri,” kata Juru Bicara Kepresidenan.

Shehu mengatakan, pemerintahan baru yang dilantik 29 Mei lalu, berkomitmen menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan setiap klaim pelanggaran di bawah pemerintahan Buhari, akan cepat diselidiki dan ditangani.

Dalam laporan terbaru, Amnesty International menuduh tentara melakukan pelanggaran HAM yang mengakibatkan kematian sedikitnya 8.000 tersangka pejuang Boko Haram antara 2011 hingga 2015.

Badan HAM itu merekomendasikan setidaknya sembilan komandan militer Nigeria, termasuk Kepala Staf Pertahanan dan Kepala Staf Militer, untuk diselidiki dan dituntut terkait peran mereka yang diduga bermain dalam kejahatan.

Namun militer Nigeria telah membantah laporan itu dan menudingnya sebagai upaya Amnesty International untuk memeras militer. (T/P001/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)