Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Presiden Palestina Tolak Panggilan Telepon Trump

Rudi Hendrik - Senin, 27 Januari 2020 - 20:06 WIB

Senin, 27 Januari 2020 - 20:06 WIB

5 Views

FILE - In this Oct. 18, 2014 file photo, Palestinian President Mahmoud Abbas speaks during a meeting of the Fatah revolutionary council in the West Bank city of Ramallah. Abbas has threatened to stop security coordination with Israel if the country continues to withhold millions of dollars of Palestinian tax revenue, a senior Palestinian official said Sunday, Feb. 22, 2015. Nabil Shaath said President Mahmoud Abbas warned European leaders on a trip to Europe last week that Palestinian officials would discuss the matter during a Palestinian central council meeting next week. (AP Photo/Majdi Mohammed, File)

Ramallah, MINA – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak permintaan Presiden AS Donald Trump untuk berbicara melalui telepon, kata seorang pejabat Palestina pada Senin (27/1).

Sebelumnya Trump telah mengajukan permintaan tersebut beberapa hari yang lalu, ujar pejabat tersebut yang meminta untuk tidak disebutkan namanya disebabkan keterbatasan berbicara kepada media.

Pekan lalu, Gedung Putih mengumumkan bahwa Trump akan bertemu pada Selasa (28/1) dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, termasuk dengan pemimpin Partai Blue and White Benny Gantz.

Menurutnya, mereka akan membahas prospek kesepakatan damai Timur Tengah yang kontroversial, yang dinamai “Kesepakatan Abad Ini”.

Baca Juga: Tentara Israel Mundur dari Kota Lebanon Selatan

Abbas telah beberapa kali mengumumkan penolakannya untuk menerima rencana AS, disebabkan Trump tidak membahas masalah-masalah Yerusalem, pengungsi, dan perbatasan.

Media Channel 12 dan 13 Israel mengatakan bahwa rencana Trump akan mengakui kedaulatan Israel terhadap hampir semua permukiman ilegal menurut hukum internasional yang diduduki di Tepi Barat.

Langkah tersebut dinilai akan efektif dalam memindahkan perbatasan Israel yang diakui AS lebih jauh ke timur di wilayah Palestina dan kedaulatan Israel akan diakui di seluruh Yerusalem, sebagai ibu kota negara masa depan Israel.

Rencana itu juga akan akan mengakui negara Palestina yang didemiliterisasi. Sehingga para pejabat Palestina sangat tidak mungkin menerima rencana tersebut, termasuk akan menuntut perlucutan senjata Hamas dan pengakuan bangsa Palestina atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. (T/Mee/RI-1)

Baca Juga: PBB Adopsi Resolusi Dukung UNRWA dan Gencatan Senjata di Gaza

Mi’raj News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda

Internasional
Palestina
Kolom
Kolom
Eropa