PRESIDEN PERANCIS DESAK KESEPAKATAN POLITIK DI LIBYA

Paris, 6 Jumadil Awwal 1436/25 Februari 2015 (MINA) – Presiden Perancis Francois Hollande mendesak faksi-faksi yang berperang di Libya menyetujui kesepakatan politik yang akan membuat pemerintahan, legislatif, dan sistem bank sentral kembali berfungsi dan mengakhiri perdagangan manusia.

“Kebutuhan pertama di sini adalah berbagai faksi mencapai kesepakatan politik,” kata Hollande dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Italia Matteo Renzi, Selasa (24/2), Al Arabiya melaporkan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Perancis dan Italia telah menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi keamanan di Libya.

Hollande juga menyatakan dukungannya atas upaya Italia untuk mengakhiri “kekacauan” di Libya, di mana kelompok milisi Islam tumbuh yang memicu kekhawatiran internasional, terutama di negara-negara Eropa Selatan.

Mesir mengatakan, Selasa, kesepakatan politik di Libya tidak akan cukup untuk mengatasi ancaman kelompok bersenjata di negeri itu, setelah negara-negara Barat menolak usulan Mesir untuk intervensi militer di Libya.

Komentar Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry muncul sehari setelah parlemen Libya yang diakui internasional di kota Tobruk, mengumumkan penundaan keikutsertaan mereka dalam negosiasi yang ditengahi PBB.

Shoukry mengatakan, Mesir mendukung perundingan tetapi itu tidak cukup.

Shoukry mengemukakan, negara-negara koalisi pimpinan Amerika Serikat melawan ISIS di Irak dan Suriah, tidak konsisten ketika datang ke Libya yang berbatasan dengan Mesir.

Libya jatuh ke dalam kekacauan setelah pada 2011, AS dan NATO yang didukung revolusi menggulingkan dan membunuh Muammar Gaddafi. (T/P001/R02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)