Presiden Tegaskan Kepedulian Pada Program Ekonomi Pondok Pesantren

Jakarta, MINA – Presiden  Joko Widodo menegaskan kepedulian pemerintah terkait ekonomi keumatan melalui beberapa program yang di gerakan di pondok-podok pesantren, salah satunya adalah bank wakaf mikro.

ia mengatakan, program tersebut telah didirikan di pondok-pondok pesantren karena memiliki komunitas bisnis yang baik untuk mengembangkan ekonomi umat dengan sasaran ekonomi super mikro dan mikro.

“Saya juga cek langsung ke beberapa pondok yang sudah berjalan ini. Alhamdulillah sangat baik, yang dulunya di lingkungan itu ada jualan bakso di gerobak, setelah dapat pinjaman dari Bank Wakaf Mikro bisa jualan di warung, memiliki warung,” kata Presiden dalam sambutannya di acara silaturahmi dengan ratusan ulama se-Jabodetabek di Jakarta, beberapa waktu yang lalu, seperti di kutip dari JPP.go.id, Selasa (12/2).

Selanjutnya, Presiden juga menyebutkan, tahun ini juga akan dibangun sekitar 1.000 balai latihan kerja khusus di pondok-pondok pesantren sesuai dengan minatnya masing-masing.

“Misalnya, sebuah pondok ingin skill yang mau diupgrade garmen, ya berarti kita berikan di situ peralatan yang berkaitan dengan garmen,” kata presiden.

Jika 1.000 balai latihan kerja ini sudah berjalan dengan benar setelah dievaluasi, maka menurut Presiden, ke depannya akan diberikan ke pondok pesantren yang ada di seluruh Tanah Air yang berjumlah 28.000.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan alasan dilakukannya program-program ekonomi keumatan tersebut, karena besarnya potensi ekonomi syariah Indonesia.

Namun demikian, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara lainnya.

“Indonesia sebagai sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, ekonomi syariah kita baru berkembang 5 persen. Malaysia 23 persen, Saudi 51 persen, UEA 19 persen. Kita baru 5 persen. Padahal Indonesia adalah pasar yang besar bagi ekonomi syariah,” jelasnya.

Oleh karena itu, ketika Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dibentuk, Presiden langsung menjadi ketuanya. Di negara lain, institusi yang sejenis biasanya dipimpin oleh menteri.

“Saya juga pengen ngerti, ini tantangannya di mana, hambatannya di mana, problemnya ada di mana, saya ingin mengerti. Sudah saya ketuai sendiri. Nanti kalau sudah berjalan saya serahkan ke menteri yang terkait dengan ini. Tapi sekali lagi tidak gampang, ada banyak hal yang harus kita luruskan,” ungkapnya. (R/Sj/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)