Presiden Turki Kritik Uni Eropa Atas Pembebasan Visa

visa freedom for Turkish citizens. ">Ankara, 29 Rajab 1437/7 Mei 2016 (MINA) – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam salah satu persyaratan Uni Eropa tentang pembebasan visa bagi warga negara Turki.

visa liberalization for Turkish citizens. ">Diantara lima tolok ukur yang ada bagi Turki untuk mengatasi masalah visa, Uni Eropa menuntut perubahan atas undang-undang Ankara tentang terorisme untuk pembebasan visa bagi warga negara Turki.

“Kami akan mengarah pada kepentingan kami,” katanya di Istanbul, Jumat (6/5) seperti dilaporkan World Bulletin yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Sabtu. “Uni Eropa menuntut kami mengubah hukum untuk memerangi terorisme.”

Erdogan menunjuk tenda kontroversial yang didirikan bulan Maret oleh pendukung PKK di dekat gedung Dewan Eropa di Brussels. PKK dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa, Amerika Serikat dan Turki.

Baca Juga: Agresi Cepat dan Besar Israel di Suriah Saat Assad Digulingkan

visa-free travel for Turks. ">Komentar tersebut muncul dua hari setelah Komisi Eropa mengusulkan bebas visa wisata untuk Turki.

Badan eksekutif 28 negara mengatakan, Turki memiliki lima tolok ukur yang ada untuk menghadapi Parlemen Eropa yang akan menentukan apakah hampir 80 juta warga Turki bisa bepergian dengan bebas di zona batas Schengen.

Lima tolok ukur tersebut termasuk: langkah-langkah untuk mencegah korupsi, perlindungan data sesuai dengan standar Uni Eropa, kerjasama dengan lembaga penegak hukum Uni Eropa, Europol, kerjasama yudisial dalam masalah pidana dengan semua negara anggota Uni Eropa dan “merevisi undang-undang terorisme disesuaikan dengan standar Eropa”.

Erdogan juga mengomentari mundurnya Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu, dari jabatannya. Dia berharap keputusan tersebut akan bermanfaat bagi semua orang. “Bangsa kita tidak melupakan mereka yang telah melayani negara ini. Saya percaya Davutoglu memiliki tempat yang luar biasa di hati warga kami.”

Baca Juga: Parlemen Brasil Keluarkan Laporan Dokumentasi Genosida di Gaza

Davutoglu menyatakan Kamis (5/5) akan mundur setelah pertemuan luar biasa partai pada 22 Mei dan tidak menjadi calon pimpinan partai lagi. Dia telah menjadi penguasa Partai Keadilan dan Pembangunan (AK)  di Turki sejak 2002. Partai ini menggelar kongres luar biasa terakhir pada Agustus 2014. (T/P002/R01)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Bank dan Toko-Toko di Damaskus sudah Kembali Buka