Jakarta, MINA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa urusan kesehatan dan ekonomi merupakan dua hal yang sama-sama penting sehingga tidak bisa hanya mengurusi Covid-19. Apabila soal ekonominya tidak diurus, maka akan menimbulkan problem sosial di masyarakat.
”Oleh sebab itu, berulang-ulang saya sampaikan gas dan remnya ini. Bupati, Wali Kota, Gubernur ini betul-betul harus manajemennya dikendalikan dengan ketepatan yang baik,” kata Presiden saat memberikan arahan mengenai Percepatan Penanganan Covid-19, Selasa (11/8) di Kodam III Siliwangi, Provinsi Jawa Barat.
Jokowi juga mengingatkan kembali urusan bantuan sosial (bansos) agar dicek dengan benar, jangan sampai ada kondisi-kondisi di masyarakat kekurangan sembako sehingga jika ada yang perlu dibantu dapat disampaikan kepada pemerintah pusat.
Berkaitan dengan bansos, Presiden menyampaikan bahwa dari pusat sudah diberikan bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai (BLT) untuk desa, subsidi listrik gratis untuk pemakaian 450 VA, 50% bagi 900 VA serta stimulus ekonomi untuk usaha-usaha kecil lewat perbankan.
Baca Juga: Prof. El-Awaisi Serukan Akademisi Indonesia Susun Strategi Pembebasan Masjidil Aqsa
”Sebentar lagi kita akan mengeluarkan yang namanya bansos produktif, ini untuk UKM. Akan diberikan kepada 13 juta usaha mikro-usaha kecil kita. Bantuan modal kerja darurat sebesar Rp2.400.000, juga akan diberikan kepada 13 juta pekerja, di luar 10 juta yang Kartu Prakerja,” jelas Presiden.
Kartu Prakerja diberikan bagi yang terkena PHK, sedangkan untuk yang masih bekerja diberikan bantuan untuk yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan rencana dalam seminggu-dua minggu ini sudah akan keluar.
Bantuan-bantuan tersebut diharapkan stimulus untuk ekonomi terutama menengah ke bawah bisa diberikan, agar daya beli dan konsumsi domestik juga akan naik, sehingga pertumbuhan ekonomi secara nasional akan tumbuh lebih baik dari kuartal sebelumnya.
“Kita tahu kuartal I 2020 kita masih tumbuh 2,97%, negara lain sudah banyak yang negatif, kita masih tumbuh positif 2,97%. Tetapi di kuartal II kita sudah masuk ke minus dari 2,97% positif langsung minus 5,32%. Tadi di Jawa Barat di kuartal II juga sudah berada pada posisi minus 5,9%, kita harus hati-hati” ujarnya.
Baca Juga: Syeikh Palestina: Membuat Zionis Malu Adalah Cara Efektif Mengalahkan Mereka
Namun, Kepala Negara optimis di kuartal III akan lebih baik dari kuartal II dan diharapkan jika ingin tumbuh positif, perlu kerja keras.
”Oleh sebab itu, saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota agar yang namanya belanja dari APBD ini disegerakan untuk direalisasikan,” kata Presiden.
Secara nasional, Presiden sampaikan melihat anggaran-anggaran itu masih berada di bank, APBD sebesar Rp170 triliun di bank yang artinya penggunaannya memerlukan kecepatan, terutama di kuartal III ini.
”Kunci ada di bulan Juli, Agustus, dan September supaya kita tidak masuk dalam kategori resesi ekonomi. Tapi kita juga patut bersyukur meskipun kita minus 5,32%, coba kita lihat Italia minus 17,3%, Jerman minus 11,7%, Perancis minus 19%, negara-negara, Amerika minus 9,5%” katanya.
Presiden meminta agar realisasi anggaran disegerakan, terutama dalam kuartal III yakni bulan Juli, Agustus, dan September sangat menentukan.
Ia mengatakan bahwa begitu dibelanjakan sesegera mungkin maka bisa kembali lagi ke positif, masih ada peluang. (R/SR/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Imaam Yakhsyallah Mansur: Ilmu Senjata Terkuat Bebaskan Al-Aqsa