Presiden Uzbekistan Hadiri Sidang Dewan HAM PBB Virtual

Tashkent, MINA – Presiden Republik Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Senin (22/2), menghadiri Sidang ke-46 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menyampaikan pidato secara virtual.

Kehadiran Presiden Mirziyoyev menandai untuk pertama kalinya Uzbekistan ikut berpartisipasi dalam pertemuan ini sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Dampak COVID-19 terhadap upaya memerangi pelanggaran berat HAM menjadi fokus utama sidang tetap Dewan HAM PBB ke-46.

“Kami berkomitmen untuk terus bekerja erat dengan negara-negara anggota Dewan HAM PBB, dengan semua mitra kami, untuk memajukan inisiatif Seruan Tindakan untuk HAM PBB,” katanya sebagaimana keterangan pers Kedubes Uzbekistan di Indonesia, Selasa (23/2).

Mirziyoyev menguraikan pekerjaan prioritas untuk lebih memperdalam transformasi demokrasi di Uzbekistan dan pekerjaan Uzbekistan di dalam Dewan HAM PBB.

Pertama, memastikan HAM dan kebebasan fundamental akan terus menjadi inti reformasi Uzbekistan. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 di negara itu akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip “Tidak Meninggalkan Satu Orang pun” untuk menjamin hak dan kepentingan yang sah dari setiap orang.

“Kita berbicara tentang implementasi Strategi Nasional Hak Asasi Manusia, yang dalam perkembangannya para ahli dari Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia berpartisipasi secara aktif,” ujarnya.

Kedua, Presiden Mirziyoyev akan secara aktif meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan publik, politik, dan bisnis negara.

“Tahun ini kami berencana akan mengadakan Dialog Pemimpin Wanita Negara-negara Asia Tengah di Uzbekistan dan forum bisnis wanita regional,” jelasnya.

Ketiga, perhatian khusus akan diberikan untuk memastikan hak-hak orang dengan kebutuhan khusus. Baru-baru ini, Undang-Undang baru tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas mulai berlaku di negara Uzbekistan, dan dalam waktu dekat parlemen negara itu akan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Dia juga mengusulkan untuk membentuk Dewan Regional untuk Realisasi Diri Penyandang Disabilitas.

Keempat, Perlindungan hak-hak kaum muda, yang merupakan lebih dari setengah populasi Uzbekistan, selalu menjadi fokus perhatian kami.

“Tahun ini di negara kita telah dinyatakan sebagai Tahun Dukungan untuk Pemuda dan Kesehatan Masyarakat,” imbuhnya.

Beberapa hal yang perlu disiapkan:mengadakan Konferensi Dunia tentang Hak Pemuda di bawah naungan PBB; mempresentasikan rancangan Konvensi Hak Pemuda di forum kesepuluh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB; mengajukan pertimbangan tentang pendirian lembaga Pelapor Khusus tentang hak-hak pemuda.

Kelima, bersama dengan Organisasi Perburuhan Internasional dan Bank Dunia, Uzbekistan telah bekerja keras untuk memberantas pekerja paksa dan pekerja anak.

“Ini adalah salah satu pencapaian utama reformasi kita. Di Tahun Internasional Penghapusan Pekerja Anak ini, kami akan mengadopsi Undang-Undang Ombudsman Anak,” ujarnya.

Keenam, Presiden Mirziyoyev mengusulkan, bersama dengan Kantor Komisaris Tinggi, untuk mengadakan Forum Global yang didedikasikan untuk peringatan 10 tahun Deklarasi PBB tentang Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia.

Untuk mengembangkan sistem pelatihan, kami bermaksud untuk berkontribusi pada Dana Sukarela PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Ketujuh, Uzbekistan mendukung usulan Sekretaris Jenderal PBB, Bapak Antonio Guterres, untuk mengambil tindakan tegas untuk mengurangi jumlah orang tanpa kewarganegaraan.

Tahun lalu saja, 50 ribu rekan senegara kami memperoleh kewarganegaraan Uzbekistan, tahun ini lebih dari 20 ribu orang akan menerima kewarganegaraan.

Presiden Mirziyoyev menkankan Uzbekistan juga akan mendorong terciptanya mekanisme untuk memastikan hak asasi manusia di kawasan Asia berdasarkan platform permanen, Forum Samarkand.

Sebagai penutup dari pidatonya, Presiden Mirziyoyev ingin menekankan Uzbekistan, sebagai anggota Dewan HAM PBB, akan melindungi dan secara aktif mempromosikan prinsip dan norma hukum hak asasi manusia internasional yang diakui secara universal.

Uzbekistan terpilih menjadi salah satu anggota Dewan HAM PBB periode 2021-2023 pada 15 Oktober 2020. Uzbekistan merupakan perwakilan dari Asia Tengah yang terpilih.

Dewan HAM PBB didirikan pada 2006. Indonesia juga sudah menjabat selama empat kali pada 2006-2007 (founding member), 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017.(R/R1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)