AS PRIHATIN MYANMAR TAK BOLEHKAN MUSLIM ROHINGYA JADI CALON DALAM PEMILU

Washington, 4 Dzulhijjah 1436/18 September 2015 (MINA) – Amerika Serikat (AS) prihatin atas sikap Pemerintah Myanmar yang mendiskualifikasi calon-calon  Muslim yang akan mengikuti pemilu November mendatang, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, John Kirby, menyatakan.

Pernyataan ini dikeluarkan menyusul laporan yang mengatakan bahwa setidaknya hampir 100 calon kandidat didiskualifikasi mengikuti pemilu dan banyak diantaranya adalah Muslim.

Anadoulu yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA)mengatakan, para kandidat dilarang mengikuti pemilu atas dasar para calon itu diaggap sebagai tidak memiliki kewarganegaraan. Myanmar

“Otoritas belum memberikan alasan spesifik terkait mereka yang tidak memenuhi kriteria sebagai kandidat,” katanya.

Seorang pimpinan  Pusat Islam Myanmar, Aye Lwin mengatakan Jumat (18/9),  komisi pemilu tidak mengakui kewarganegaraan calon sejalan dengan sikap Pemerintah Myanmar yang menganggap merekaq sebagai orang asing.

“Kriteria apa yang mereka gunakan?” tanyanya.

Ratusan ribu minoritas Muslim Rohingya di Myanmar di negara bagian Rakhine barat,  kehilangan hak pilihnya awal tahun ini ketika pemerintah menarik dokumen kewarganegaraan yang dimiliki karena menanggapi protes yang dilakukan oleh nasionalis Buddha.

“Pemilu ini sangat penting bagi orang-orang Myanmar dan masa depan,” kata Kirby.

Namun, dia menjelaskan ada kekhawatiran tentang ketentuan konstitusional yang mecadangkan 25 persen kursi parlemen untuk militer dan pencabutan hak dari pemegang sertifikat pendaftaran sementara.

“Langkah ini untuk mendiskualifikasi 100 kandidat, melalui proses buram dan diskriminatif, berdampak merusak kepercayaan rakyat Burma dan masyarakat internasional dalam pemilu ini.”

Myanmar mulai muncul dari hampir lima dekade kediktatoran militer pada 2011, ketika pemerintah semi-sipil Presiden Thein Sein berkuasa.

Presiden menggunakan pesan video yang diterbitkan di Facebook pekan ini untuk memamerkan dukungannya atas kebijakan anti-Muslim, termasuk yang terbaru lewat empat undang-undang tentang ras dan agama yang disusun oleh pengacara yang bekerja untuk biarawan ultra-nasionalis.

Jajak pendapat November akan menjadi yang pertama yang diperebutkan oleh Liga oposisi Nasional untuk Demokrasi (NLD) karena memenangkan pemilu 1990.

Pemilu yang kemudian dibatalkan setelah militer menolak mengakui hasil.

NLD, yang dipimpin oleh pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, memboikot mendiskreditkan 2010 jajak pendapat yang membawa rezim saat ini berkuasa.

Meskipun mandat demokratis, partai oposisi gagal mencalonkan kandidat tunggal yang beragama Muslim untuk jajak pendapat tahun ini, mendorong tuduhan dari para anggota Muslim sendiri bahwa itu menjadi kaki tangan ekstrimis Budha.(T/P004/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)