PRN: KINERJA PEMERINTAHAN JOKOWI DALAM SETAHUN TERAKHIR BELUM MAKSIMAL

Foto: Chamid/MINA

Jakarta, 8 Muharram 1436/21 Oktober 2015 (MINA) – Policy Research Network (PRN) menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam setahun terakhir belum maksimal.

Menurut PRN walaupun target dan metode pembangunan yang digiatkan pemerintah sudah jelas tertuang dalam RPJM III, Nawacita dan Trisakti. Namun, target capaian masih jauh dari harapan.

“Salah satunya, visi membangun dari pinggir yang tertuang dalam Nawacita belum terlaksana dengan maksimal meski ditunjang oleh berbagai perangkat seperti UU No. 6 Tahun 2015 mengenai desa,” ujar Sekretaris Eksekutif PRN Muhammad Ikhsan saat seminar publik yang bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Joko Widodo: Prospek dan Tantangan” di Energy Tower, Paramadina Graduate School, Jakarta, Rabu (21/10).

Ikhsan mengatakan, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJM III, yaitu sekitar 6-7% masih sangat berat. Apalagi jika mengacu kondisi perekonomian nasional pada saat ini, pertumbuhan di atas 5 % saja masih sulit untuk direalisasikan.

“Meski faktor eksternal berkontribusi besar terhadap kondisi ini, pemerintah dianggap belum memiliki langkah taktis untuk antisipasi kondisi ini. Padahal, terdapat banyak bukti dan data yang memperlihatkan tren perlambatan ekonomi dunia untuk beberapa waktu ke depan,” kata Ikhsan.

Ia menambahkan, berbagai program kesejahteraan banyak digulirkan mulai dari jaminan kesehatan nasional, pendidikan, hingga kurikulum 2015.

Namun, Lanjut dia, program-program tersebut menghadapi berbagai penghalang mulai dari fasilitas yang belum menunjang pelaksanaan hingga pertarungan kepentingan antara stakeholder.

“Baru-baru ini, masalah lingkungan juga menjadi sorotan. Pemerintah dinilai lalai mengantisipasi kebakaran hutan tahunan hingga berkepanjangan dan berdampak global,” kata Ikhsan.

walaupun capaiannya belum maksimal, pihaknya menilai pemerintahan Jokowi memperlihatkan sinyal-sinyal positif yang berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Oleh sebab itu, PRN memberikan rekomendasi tiga hal untuk mendukung dan menjadi mitra pemerintahan dalam waktu empat tahun ke depan.

“Pertama, memperkuat basis bukti dari berbagai kebijakan yang telah dan akan dihasilkan, baik di eksekutif maupun legislatif agar substansi dari kebijakan tersebut dapat mencapai target yang dituju,” katanya menyebutkan.

Kedua, menggunakan hasil-hasil studi yang mutakhir dan mendalam dalam menentukan dan melaksnakan arah pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan dan perangkat peraturan yang sudah disahkan.

“Rekomendasi ketiga adalah membuka diri terhadap masyarakat sipil dan lembaga penelitian untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari kebijakan yang sedangkan dirumuskan,” tambahnya.

PRN adalah sebuah jaringan yang beranggotakan sebelas organisasi think tank yang didanai oleh Policy Research Grant dalam program Program Representasi USAID. Kesebelas anggota PRN, yakni CSIS, LPEM UI, KPPOD, TII, WRI, IRE, PPPI Universitas Paramadina, Demos, Perkumpulan Prakarsa, Article 33, YIPD.

Seminar ini dihadiri oleh Rektor Paramadina Firmansyah, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Leonard Tampubolon, dan sejumlah narasumber, seperti Direktur KPPOD Robert Endi Jaweng, Staf Khusus Wakil Presiden Wijayanto Samirin, dan Direktur Article 33 Chira Retno Septyandrica. (L/P010/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)