Prof Din : Tidak Adanya Kebijakan Afirmatif Pemerintah Berpengaruh pada Terpuruknya Ekonomi Umat

Pangkalpinang, MINA – Tidak adanya kebijakan affirmatif (penguatan) dari negara berpengaruh kepada terpuruknya umat Islam dalam bidang ekonomi, kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin pada Sidang Pleno III, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis, (27/2).

“Pembangunan ekonomi nasional yang membuka pintu lebar bagi kapitalisme global juga berpengaruh terhadap terpuruknya ekonomi umat Islam di Indonesia,” ujarnya.

Keadaan seperti ini membawa dampak sistemik terhadap kehidupan umat dalam sektor-sektor lain seperti pendidikan kesehatan, dan politik. Infrastruktur kebudayaan umat Islam dalam bidang fisikal-materiil rapuh dan inefektif .

“Jalan keluar dari umat Islam sendiri tidak cukup berhasil karena dakwah Islamiyah belum terlalu kuat mendorong kebangkitan ekonomi. Terdapat jarak lebar antara asumsi penunaian zakat oleh wajib zakat potensial (menurut Ketua BAZNAS Prof. Dr. Bambang Sudibyo) diperkirakan lebih dari 300 Triliyun Rupiah, sementara realisasi pembayarannya per tahun di bawah 20 Triliyun Rupiah,’’ katanya.

Pada KUII VII ini dibahas tujuh materi yaitu materi bidang politik, ekonomi, pendidikan dan budaya, hukum, Washotiyal Islam, Filantropis, dan media.

Lebih dari 1.000 peserta KUII yang diadakan 26-29 Februari ini. Peserta merupakan perwakilan dari ulama, organisasi masyarakat, tokoh agama, dari berbagai daerah se-Indonesia. (L/B03/RS2).

Mi’raj News Agency (MINA).