Prof. M. Abdurrahman: Hamas,Fatah Jangan Pertahankan Ego Kepentingan

Jakarta, 24 Jumadil Awwal 1437/3 Maret 2016 (MINA) – Ulama Indonesia, KH. Prof. Dr. M. Abdurrahman, MA.  mengatakan, rekonsiliasi Hamas-Fatah akan terwujud jika kedua pihak tidak mempertahankan ego kepentingan politik masing-masing dari dua faksi yang paling berpengaruh di Palestina itu.

Ketua Bidang Kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan, semestinya inti rekonsiliasi Hamas-Fatah harus mengarah pada pembentukan pemerintah persatuan nasional Palestina yang dinaungi semua faksi.

“Rekonsiliasi itu seharusnya mengarah pada bagaimana ke depan agar semua faksi bersatu mewujudkan kemerdekaan Palestina yang telah lama dinanti sekian tahun lamanya,” tegasnya kepada Mi’raj Islamic News Agency Kamis (3/3) malam.

Ketua Majelis Penasehat Persis itu juga mengharapkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang akan digelar di Jakarta pada 6-7 Maret mendatang agar dapat memfokuskan pembicaraan ke arah upaya negara-negara Islam untuk mewujudkan rekonsiliasi Hamas-Fatah.

Kepemimpinan Palestina telah berulang kali gagal menindaklanjuti janji-janji rekonsiliasi dan penyelenggaraan pemilu yang telah lama dinanti. Kedua gerakan ini sering saling menyalahkan atas kegagalan itu.

Sebelumnya Hamas menuduh Fatah menolak rancangan gaji untuk 50.000 karyawan yang telah di putuskan sejak kelompok Islam itu merebut kekuasaan di Gaza pada 2007 lalu.

Sementara Fatah menuduh Hamas mempertahankan pemerintahan saingan dan menolak untuk menyerahkan pengelolaan perbatasan Gaza.

Sementara KTT Luar Biasa OKI 2016 dilatarbelakangi berbagai perkembangan yang mengkhawatirkan di Palestina dan Al-Quds atau Yerusalem. Proses negosiasi perdamaian antara Palestina dan Israel tidak menunjukkan kemajuan berarti.

Konferensi ini pun digelar sebagai bentuk sikap negara-negara OKI terhadap peristiwa tersebut. Dengan tema “United for a Just Solution” KTT LB OKI 2016 mencoba mendorong pesan persatuan baik bagi rakyat Palestina maupun bagi negara-negara OKI.(L/R05/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)