Proyek Pesawat N219 Kekurangan Anggaran Rp. 81,6 Miliar

Bandung, MINA – Proyek pesawat perintis N219 ‘Nurtanio’ masih kekurangan anggaran Rp. 81,6 miliar untuk serangkaian Flight Test (pengujian terbang) tahun 2018 agar mendapatkan sertifikasi laik terbang sehingga siap dipasarkan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron usai mengunjungi dan melakukan pertemuan dengan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) di Bandung, Jawa Barat baru-baru ini, demikian laporan Parlementaria yang dikutip MINA, Jumat (22/12).

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR ke Bandung ini menjelaskan, riset pesawat N219 di bawah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan pembuatan purwarupa pesawat N219 dikerjakan PT. DI sehingga kalau memang diniatkan selesai di akhir tahun 2018, baru tersedia anggaran Rp. 37 miliar dan masih ada kekurangan sekitar Rp. 81,6 miliar.

“Kami sepakat kekurangan anggaran ini akan dibahas di APBN Perubahan dan jika masih bisa dengan anggaran-anggaran lain maka kami berterima kasih kepada eksekutif, sehingga penyelesaian Project N219 tidak lagi terkendala oleh ketersediaan anggaran. Sementara soal komersialisasi nanti menjadi tanggung jawab PT Dirgantara Indonesia,” ungkap Herman.

Kang Hero, sapaan akrab Herman mengatakan, pesawat N219 adalah karya anak bangsa yang harus mendapat dukungan semua pihak, murni menjadi proyek PT DI tidak hanya terhenti sebatas sebagai proyek riset. Tetapi harus sampai kepada produksi komersialnya.

Menurutnya, Indonesia wajib memiliki industri kedirgantaraan sebagai negara kepulauan yang banyak jumlahnya, demi interkoneksi antar pulau yang lebih cepat, efisien dan efektif ya melalui angkutan udara. Kalau tidak memiliki pabriknya maka kita hanya akan menjadi market (pasar) bagi negara lain.

Politisi Dapil Indramayu-Cirebon ini juga mendorong agar PT. DI menjadi industri kebanggaan kita, dia yakin PT. DI dengan kemampuan direksi dan engineernya saat ini mampu berinovasi melahirkan karya-karya yang lebih baik dan hebat.

Pesawat N219 bobot tonasenya bisa mengangkat beban lebih berat dari pesawat sejenis yang dibuat negara lain. Semuanya sudah 55% komponen dalam negeri, hanya mesin saja masih tergantung dari negara lain. Ini saja sangat sulit untuk mendapatkan sertifikasi.

“Tidak hanya Komisi VII tetapi DPR dan eksekutif harus memulai kesepakatan ke depan. Ini harus menjadi industri strategis yang dikembangkan, didorong dan didukung oleh fiskal yang memadai agar bisa melakukan aksi dan akselerasinya di bidang kedirgantaraan,” tukas Herman optimis.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso mengakui kekurangan anggaran untuk serangkain tes N219 di tahun 2018 agar segera memperoleh sertifikat laik terbang. Ia juga menerangkan kegunaan pesawat N219 ini selain untuk angkutan penumpang 19 orang juga bisa untuk kargo setara 2,3 ton barang.

“Seperti untuk distribusi logistik yang diperlukan saudara-saudara kita di Papua itu bisa angkut antar kotanya,” ujarnya.

Budi mengatakan, keuntungan lain dari proyek pengembangan pesawat perintis ini, Indonesia memiliki satu siklus pengalaman mendesain pesawat dari nol.

“Kemampuan ini tidak dimiliki semua negara. Hanya negara tertentu yang punya kemampuan ini. Indonesia salah satunya. Kita punya pengalaman lengkap dari industri ini. PT DI melibatkan 108 engineer untuk merancang pesawat N291 di luar pekerja yang membangun pesawat. Proyek ini juga untuk regenerasi,” tambahnya.(R/R01)

Mi’raj News Agency (MINA)