Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Qatar Siap Berdiskusi Tapi Tidak Kompromi Soal Kedaulatan

Ali Farkhan Tsani - Jumat, 30 Juni 2017 - 08:12 WIB

Jumat, 30 Juni 2017 - 08:12 WIB

288 Views

Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani (Dok Daily Sabah)

Doha, 6 Syawwal 1438/30 Juni 2017 (MINA) – Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menyatakan, negaranya siap berdiskusi dan bekerja sama dalam mengatasi krisis diplomatik, tapi menekankan negaranya tidak akan kompromi atas tindakan yang melanggar kedaulatan negaranya.

Sudah lebih dari dua pekan, empat negara Arab tetangga memberi Doha ultimatum 10 hari untuk mematuhi 13 daftar tuntutan.

“Kami bersedia untuk menegosiasikan krisis dengan tetangga kami melalui cara yang sah,” katan Menlu Qatar, Kamis (29/6/2017) Al-Jazeera, yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Menlu Qatar juga menyebut, “pengepungan Qatar merupakan tindakan agresi yang jelas dan melanggar hukum internasional”.

Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah

ia menambahkan, tindakan bermusuhan ini didasarkan pada klaim yang tidak berdasar dan asumsi palsu. Sementara bukti belum dipaparkan.

Tuntutan yang diajukan Arab Saudi di antaranya menutup jaringan media Al-Jazeera, menutup pangkalan militer Turki dan menurunkan hubungan diplomatik dengan Iran.
Dalam daftar tersebut, Arab juga menuntut agar Doha memutuskan semua tuduhan yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin dan kelompok lainnya, termasuk Hizbullah, Al-Qaeda dan ISIS, dan membayar jumlah yang tidak ditentukan sebagai kompensasi atas apa yang mereka klaim sebagai “kehilangan nyawa dan kerugian finansial lainnya yang disebabkan oleh kebijakan Qatar”.

Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menegaskan kembali posisi Qatar bahwa daftar tersebut tidak masuk akal, dan menggambarkannya sebagai upaya untuk merongrong kebijakan luar negeri dan kedaulatan nasional negaranya.

Ia juga membalas komentar yang dibuat oleh rekannya Menlu Saudi Adel Al-Jubeir, yang pada hari Selasa (27/6/2017) mengatakan bahwa tidak akan ada negosiasi mengenai daftar tuntutan tersebut.

Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama

“Dengan menggunakan terminologi tuntutan dan tidak dapat dinegosiasikan, saya rasa ini bukan cara yang beradab untuk menyelesaikan krisis,” kata Mohammed bin Abdulrahman.

Komentar Menlu Saudi muncul pada akhir perjalanan beberapa hari ke Washington, di mana dia bertemu dengan para pemimpin penting, termasuk Menlu AS Rex Tillerson dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, untuk membahas krisis tersebut.

Al-Jazeera melapokan bahwa meskipun ada pertemuan tingkat tinggi dan upaya mediasi, sejauh ini “tidak ada terobosan untuk krisis yang hampir berlangsung selama satu bulan.
“Batas waktu dari negara-negara yang berusaha memblokade Qatar adalah pekan depan,” tambahnya.

Pekan depan pula adalah pertemuan penting negara-negara G20. Arab Saudi dikabarkan akan menghadiri, tapi Qatar kemungkinan tidak akan datang. (T/RS2/P1)

Baca Juga: Agresi Cepat dan Besar Israel di Suriah Saat Assad Digulingkan

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

 

Baca Juga: KBRI Damaskus Evakuasi 37 WNI dari Suriah

Rekomendasi untuk Anda

Dunia Islam
Indonesia
Dunia Islam
Indonesia
Dunia Islam