Doha, 1 Syawwal 1438/25 Juni 2017 (MINA) – Pemerintah Qatar menolak daftar tuntutan 13 langkah yang dibuat oleh Arab Saudi dan sekutunya dan menyebutnya “tidak beralasan” pada hari Sabtu (24/6).
Dalam tanggapan pertama Qatar, juru bicara pemerintah Sheikh Saif bin Ahmed Al-Thani mengatakan, tuntutan tersebut melampaui niat Saudi dan sekutunya untuk memerangi terorisme.
“Blokade ini tidak ditujukan untuk memerangi terorisme, tapi menindas kedaulatan Qatar dan mencampuri kebijakan luar negerinya,” kata Sheikh Saif. Demikian The New Arab memberitakan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir mengeluarkan tuntutan mereka pada hari Kamis (22/6) melalui Kuwait, yang telah bertindak sebagai perantara dalam krisis diplomatik yang sedang berlangsung.
Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan
Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri UEA Anwar Gargash memperingatkan Qatar yang harus “menangani serius” dengan 13 poin atau akan menghadapi “perceraian” dari tetangganya.
Menteri Luar Negeri Qatar pada hari Sabtu juga mengatakan bahwa pemerintah Doha tidak akan menyerah pada tuntutan yang mempengaruhi kedaulatan atau kemerdekaan Qatar.
Salah satu tuntutan utama dalam daftar yang dikirim oleh kuartet Arab adalah penutupan media independen Al Jazeera yang dipandang oleh banyak orang sebagai alasan sebenarnya di balik blokade hampir dua pekan melawan Qatar.
Arab Saudi dan sekutunya juga menuntut penutupan segera pangkalan militer Turki di Qatar dan kerja sama militernya dengan anggota NATO. (T/RI-1/RS2)
Baca Juga: Militer Israel Akui Kekurangan Tentara dan Kewalahan Hadapi Gaza
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)