Qatar Tolak Perbarui Hubungan dengan Suriah

Doha, MINA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengatakan, Senin (14/1), menegaskan negaranya tidak akan bergabung dengan negara-negara Teluk lainnya untuk memperbarui hubungan dengan Suriah.

Thani membantah adanya kemungkinan akan membuka kembali kedutaan besar di ibukota Suriah dan sebaliknya menyebut Presiden Bashar Al-Assad sebagai penjahat perang.

“Normalisasi hubungan dengan rezim Suriah yang terlibat dalam kejahatan perang dan ini seharusnya tidak dapat diterima,” kata Thani dalam konferensi pers di Doha, demikian The New Arab melaporkan yang dikutip MINA pada Selasa (15/1).

Sementara Menlu Uni Emirat Arab (UEA) Anwar Gargash melalui pernyataan tertulis yang ditulis di akun resmi Twitter-nya mengatakan, negaranya melakukan itu untuk mengekang pengaruh Iran dan Turki di Suriah.

Iran telah memainkan peran penting dalam memperkuat pemerintahan Assad, sementara kelompok oposisi yang didukung Turki telah menguasai wilayah di utara Suriah.

Hal ini terjadi saat perang Suriah terhenti, meski menyebabkan sekitar setengah juta jiwa melayang, sebagian besar dari warga sipil yang terbunuh akibat perang yang merupakan sebuah konflik bersenjata dari berbagai pihak dengan intervensi internasional.

Kerusuhan tumbuh sejak adanya protes kebangkitan dunia Arab pada tahun 2011. Konflik ini kemudian meningkat ke konflik bersenjata setelah adanya kekerasan atas protes kepada Pemerintah Presiden Bashar Al-Assad.

“Mengapa Assad dikecualikan dari komunitas internasional,” tanya Thani.

Inggris juga membatalkan rumor untuk berencana membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus, dengan Menlu Inggris Jeremy Hunt menyebut Assad sebagai seorang “tukang jagal”.

Qatar telah menjadi sasaran boikot selama 19 bulan terakhir oleh Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. Blok yang dipimpin oleh Arab Saudi itu menuduh Doha mensponsori kelompok-kelompok teroris dan terlalu dekat dengan Iran. Tuduhan tersebut dibantah oleh pemerintah Qatar. (T/Gun/R01)

Mi’raj News Agency (MINA)