KANADA.jpg" alt="" width="1024" height="643" /> Muslimah Kanada. (Foto: Toronto Star)
Quebec, Kanada, MINA – Pemerintah provinsi Quebec di Kanada melakukan klarifikasi terkait undang-undang baru yang melarang wanita mengenakan penutup wajah untuk mendapatkan layanan pemerintah.
Pemerintah provinsi Quebec pada Selasa (24/10) mengatakan, larangan itu hanya akan berlaku dalam kasus-kasus tertentu dan tidak akan membatasi akses terhadap layanan darurat. Demikian Arab News memberitakan yang dikutip MINA.
Provinsi yang pada umumnya berbahasa Perancis tersebut, pekan lalu mengeluarkan undang-undang yang tidak menentukan penutup wajah mana yang dilarang, tapi sebagian besar difokuskan pada perdebatan tentang niqab yang dikenakan oleh sejumlah wanita Muslim.
Niqab adalah pakaian yang menutup semua tubuh wanita Muslim, kecuali mata.
Baca Juga: Macron Ancam Netanyahu Jika Terus Blokade Bantuan Gaza
Orang-orang yang terkena dampak hukum akan mencakup pegawai sektor publik seperti guru, petugas polisi, petugas rumah sakit, tempat penitipan anak dan orang-orang yang berurusan dengan mereka.
Menteri Kehakiman Quebec Stephanie Vallee mengatakan, provinsi tersebut ingin memastikan identifikasi yang akurat dan komunikasi yang lebih baik demi keamanan publik.
Vallee mengatakan bahwa wanita harus melepaskan kerudung mereka bila diperlukan untuk identifikasi, tetapi tidak untuk keseluruhan perjalanan transit atau layanan publik lainnya.
Dia pun mengatakan, tidak ada yang akan ditolak untuk perawatan medis darurat, bahkan jika mereka menolak untuk membuka penutup wajahnya.
Baca Juga: Pemuda Rohingya Luncurkan Platform Pendidikan Pertama untuk Sesama Pengungsi
Kelompok Muslim dan pendukung hak asasi manusia telah melakukan protes kepada pemerintah.
Vallee menambahkan, mereka yang menolak untuk mengungkap wajahnya karena alasan agama, dapat mengajukan akomodasi atas dasar agama. (T/RI-1/RS3)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: AS akan Tutup Kantor yang Membantu Pengungsi Afghanistan