Rakornas Perpustakaan 2021 Rumuskan Rencana Pengembangan Kepustakaan

Jakarta, MINA – Insan perpustakaan Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021 yang berlangsung dua hari, Senin-Selasa (22-23/3/2021).

Acara dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro mewakili Mendagri Tito Karnavian.

Rakornas tahun ini mengusung tema “Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” serta perumusan rencana pembangunan di bidang perpustakaan tahun 2021.

Tema ini diangkat sebagai jawab berbagai persoalan dan tantangan peran perpustakaan dan stakeholder masa kini.

Berbeda dengan kegiatan Rakornas tahun lalu, mengingat pandemi virus corona belum mereda, Rakornas kali ini dilakukan dilakukan secara virtual atau daring dengan menggunakan aplikasi Zoom yang diikuti sebanyak 10.000 peserta yang juga bisa disaksikan lewat media sosial Perpusnas.

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando menyatakan, Rakornas bertujuan menguatkan peran perpustakaan dalam transfer pengetahuan untuk meningkatkan budaya literasi sekaligus berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Diakui teori ilmu perpustakan yang relevan saat ini adalah transfer of knowledge.

“Konsolidasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan di bidang perpustakaan secara intens dilakukan dalam Rakornas, sehingga perpustakaan sebagai leading sector dalam peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas bisa mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter,” ungkap Syarif Bando dari Gedung Layanan Perpusnas, Jakarta.

Sejalan dengan Kepala Perpusnas, Suhajar Diantoro yang mewakili Mendagri Tito Karnavian menyatakan Kemendagri mendorong terwujudnya budaya literasi yang sejalan dengan sasaran strategis Perpusnas.

Hal ini guna mewujudkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat serta target kinerja urusan perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota.

“Usaha-usaha integrasi dari hulu ke hilir yang melibatkan berbagai sektor dalam memperkuat budaya literasi harus terus dibangun. Dari hulu, dibutuhkan kesadaran pentingnya perpustakaan oleh kepala daerah,” katanya.

Menurutnya sudah saatnya kelembagaan perpustakaan berdiri sendiri. Pasalnya, ketika kelembagaan masih digabung, maka penganggaran terkait literasi juga akan terbagi.

Untuk itu diwujudkanlah dukungan APBD bagi pembangunan perpustakaan daerah dalam meningkatkan indeks literasi dan kegemaran membaca.

Namun kendalanya adalah keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan, ketersediaan koleksi buku yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat, keterbatasan SDM pengelola perpustakaan, keterbatasan pemahaman tentang penyelenggaraan urusan perpustakaan serta keterbatasan dukungan anggaran.

“Padahal, Indonesia memiliki 164.000 jumlah perpustakaan, dan menjadi negara kedua dengan jumlah infrastruktur perpustakaan terbanyak setelah India yang berjumlah 323.605 perpustakaan,” paparnya.

Pada 2019 banyak kepala daerah belum menganggap penting keberadaan perpustakaan. 33 kabupaten/kota yang sudah membentuk kelembagaan perpustakaan setingkat dinas. 23 kabupaten/kota belum memiliki perpustakaan. 458 kabupaten/kota menggabungkan perpustakaan dengan lembaga lainnya.

Maka dari itu kepala daerah (pemda) berperan atas kesadaran pentingnya perpustakaan. Pemerintah perlu mendorong agar budaya literasi tidak bisa ditawar, untuk menjawab tantangan peningkatan sumber daya manusia. Dukungan penuh dari APBD dan peningkatan kualitas SDM sangat mutlak.

“Perpustakaan daerah harus membangun kerja sama dengan berbagai lembaga dengan mengusung program inovatif untuk turut mengatasi permasalahan seperti minimnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan informasi pemustaka serta perbaikan standarisasi penyediaan dan pengelolaan data yang terintegrasi baik pada tingkat pusat maupun daerah,” ungkap Suhajar.

Pemda perlu mendorong konsep perpustakaan yang lebih inklusif, sebagaimana perpustakaan modern pada umumnya. Serta mengintegrasikan seluruh layanan perpustakaan daerah baik secara offline maupun online sehingga memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan bahan bacaan.

Sementara sesi kebijakan Rakornas diisi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Magetan Suprawoto. (L/R5/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)