RAMI HAMDALLAH : TUJUAN TERTINGGI KAMI ADALAH MENGHENTIKAN PENJAJAHAN

Rami Hamdalah, Perdana Menteri Pemerintahan Rekonsiliasi Palestina, saat memberikan keterangan pers di Perbatasan Erez Bayt Hanoun, Utara Jalur Gaza, Kamis 9/10. Foto : mirajnews.com

Gaza, 16 Dzulhijjah 1435/9 Oktober 2014 (MINA) – Rami Hamdalah, Perdana Menteri Palestina menyatakan, tujuan tertinggi dari pemerintahan Palestina adalah menghentikan penjajahan Israel terhadap Palestina secara menyeluruh.

“Pertanggungjawaban kami adalah rekonstruksi Gaza, diangkatnya blokade, serta dibukanya seluruh perbatasan Gaza, dan tujuan tertinggi kami adalah dihentikannya penjajahan secara menyeluruh,” kata Hamadallah dalam konferensi Pers setibanya di perbatasan Erez, Bayt Hanoun, Kamis (9/10) pagi waktu setempat.

Hamdallah juga menyatakan, prioritas pemerintahannya adalah mengembalikan kehidupan rakyat Gaza menjadi normal dengan menyediakan pengobatan korban luka, rekosntruksi jalur Gaza serta menyediakan berbagai program pendidikan.

“Tersedianya proyek pendidikan, pembenahan terhadap korban luka, dan rekonstruksi akan menjadi prioritas pemerintahan kami, namun yang paling penting adalah mengembalikan hak-hak rakyat kami dengan hidup merdeka, mulia serta selamat yang jauh dari permusuhan, peperangan dan kehancuran,” katanya.

Hamdallah menjanjikan akan memenuhi kebutuhan rakyat Gaza secara menyeluruh, serta akan membangkitkan segala aspek kehidupan di Jalur Gaza untuk mencapai kehidupan yang mulia.

“Atas nama utusan Presiden Mahmoud Abbas dan pemerintahan rekonsiliasi, saya sampaikan hal penting secara langsung, bahwa kami akan memenuhi kebutuhan kalian dengan memulai pembenahan lapangan kerja secara menyeluruh,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan memulai rekonstruksi dan rehabilitasi korban kedzaliman agresi Israel, mewujudkan pertumbuhan yang nyata dalam rangka membangkitkan seluruh aspek kehidupan di Jalur Gaza, dan memberikan penghidupan yang mulia.

Hamdallah bersama delegasinya tiba untuk pertama kalinya di Jalur Gaza sejak terjadi perpecahan pemerintahan Gaza tujuh tahun yang lalu. Kunjungan itu terbilang bersejarah, karena perpecahan yang terjadi telah menyebabkan permusuhan panjang dan banyak korban jiwa.

Hamas dan Fatah sepakat untuk melakukan rekonsiliasi pada Mei lalu, setelah sejak 2011 lalu usulan rekonsiliasi itu disepakati. Sebelumnya, rekonsilasi sempat terganjal beberapa masalah mendasar di antaranya, pemenuhan gaji staf pemerintahan yang belum dibayar serta masalah pengambilalihan keamanan di Gaza yang selama ini dikuasai oleh pemerintahan Hamas.

Pelaksanaan rekonsiliasi sendiri sempat tertunda setelah Juli-Agustus lalu, Israel menyerang Jalur Gaza secara besar-besaran selama 51 hari yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dan puluhan ribu lainnya luka-luka serta puluhan ribu rumah hancur akibat serangan membabi buta tersebut. (K01/K03/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)