RAPAT PERTAMA KABINET PERSATUAN PALESTINA DI GAZA SETELAH IDUL ADHA

Palestina yang di pimpin PM Palestina Rami Hamdallah. (Foto: PNN)" width="300" height="169" /> Rapat kabinet pemerintahan persatuan Palestina yang di pimpin PM Palestina Rami Hamdallah. (Foto: PNN)

Ramallah, 11 Dzulhijjah 1435/5 Oktober 2014 (MINA) – Rapat pertama  Kabinet Pemerintahan Persatuan Palestina yang dipimpin Perdana Menteri Rami Hamdallah akan diadakan di Gaza setelah liburan Idul Adha, kata seorang pejabat Palestina.

Hussein Al-Sheikh, Menteri Urusan Sipil Palestina, mengatakan kepada Ma’an News sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Ahad, bahwa pertemuan tersebut merupakan indikator penting terlaksananya perjanjian pekan lalu antara Fatah dan Hamas di mana kekuasaan pemerintah persatuan juga meliputi Gaza.

“Pertemuan ini akan menunjukkan kepada rakyat Palestina bahwa pemerintah persatuan siap untuk memberikan layanan kepada warga di Gaza,” tegas Hussein Al-Sheikh.

Pembangunan kembali Jalur Gaza resmi akan dimulai menjelang konferensi donor di Kairo pada 12 Oktober mendatang. Tim Palestina juga akan mulai bekerja di perlintasan perbatasan Erez dan Kerem Shalom guna membantu memfasilitasi masuknya barang ke Gaza.

Baca Juga: Paraguay Resmi Kembalikan Kedutaannya di Tel Aviv ke Yerusalem

Al-Sheikh mengatakan bahwa di bawah perjanjian gencatan senjata, pejabat Palestina sepakat untuk meningkatkan kapasitas kendaraan masuk melalui perbatasan langsung antara Gaza dengan wilayah yang diduduki Israel, Kerem Shalom sebanyak 700 truk per hari dan Erez sebanyak 1.500 truk per hari.

Hamas telah menyetujui semua prosedur yang berkaitan dengan rekonstruksi Gaza, Al-Sheikh menambahkan.

Menyangkut masalah gaji, Al-Sheikh menyatakan, Qatar telah menawarkan pembayaran satu kali sebesar 30 juta US Dolar untuk menutupi defisit, sementara para pejabat Hamas dan Fatah sepakat dalam pertemuan Kairo terakhir yang menyerahkan penyelesaian masalah ini ke sebuah komite ahli hukum.

Selain itu, Otoritas Palestina menderita krisis keuangan yang bisa lebih buruk karena besarnya dana yang diperlukan untuk membiayai aktivitas Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin Mahmoud Abbas melawan Israel di PBB.

Baca Juga: Abu Ubaidah Serukan Perlawanan Lebih Intensif di Tepi Barat

Otoritas Palestina juga dibatasi dalam membayar mantan karyawan Hamas karena AS tidak menyetujui pembayaran.(T/R05/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Tentara Israel Mundur dari Kota Lebanon Selatan