RAPBN 2016: BELANJA NEGARA RP 2.121,3 TRILIUN

rta, 29 Syawwal 1436/14 Agustus 2015 (MINA) – Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangannya, menyebutkan, mengalokasikan Rp 2.121,3 triliun.

Angka itu meningkat dari APBN Perubahan 2015 yang sebesar Rp 1.319 triliun. Demikian Presiden di depan sidang paripurna DPR-RI, di Ruang Nusantara Gedung MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8) siang.

Alokasi RAPBN 2016 tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun dan transfer daerah Rp 558,7 triliun.

“Untuk belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp 780,4 triliun dan belanja non kementerian/lembaga Rp 558,7 triliun,” kata Presiden Jokowi sebagaimana siaran pers Sekretariat Kabinet RI yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

RAPBN 2016 yang diajukan oleh Presiden Jokowi itu menggunakan asumsi makro; a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%; b. Laju inflasi 4,7%; c. Nilai tukar rupiah Rp 13.400/dollar AS; d. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,5%; e. Harga minyak mentah Indonesia 60 dollar AS/barrel; dan kapasitas produksi minyak dan gas bumi selama tahun 2016 diperkirakan mencapai 1,985 juta barel setara minyak per hari.

Dalam RAPBN 2016, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.848,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.565,8 triliun, naik 5,1 persen dari target APBNP tahun 2015.

“Dengan penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2016 mencapai 13,25 persen,” kata Presiden Jokowi.

Adapun dari sisi belanja, menurut Presiden Jokowi, pemerintah melakukan peningkatan ruang fiskal yang ditempuh melalui efisiensi subsidi, efisiensi belanja operasional, dan pengendalian belanja yang wajib dialokasikan.

Selain itu, pemerintah juga melalui peningkatan belanja produktif yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur serta ketahanan pangan dan energi guna meningkatkan daya saing dan kapasitas perekonomian nasional.

Sidang paripurna DPR-RI dipimpin oleh ketuanya Setya Novanto , dan dihadiri juga oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, dan para pimpinan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK). (T/R05/P2)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)