Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ratusan Ribu Muslim Desak Pemerintah India Cabut UU Anti-teror

Rudi Hendrik - Senin, 13 Februari 2017 - 11:28 WIB

Senin, 13 Februari 2017 - 11:28 WIB

316 Views

Ribuan kaum Muslimah melaksanakan salat Maghrib dalam Konferensi Jamaat-e-Islami pada Ahad (12/2) di Negara Bagian Kerala, India. (Foto: dok. SG)

JAMAAT-E-ISLAMI-INDIA.jpg" alt="" width="700" height="467" /> Ribuan kaum Muslimah melaksanakan salat Maghrib dalam Konferensi Jamaat-e-Islami pada Ahad (12/2) di Negara Bagian Kerala, India. (Foto: dok. SG)

 

Kerala, India, 15 Jumadil Awwal 1438/13 Februari 2017 (MINA) – Konferensi Jamaat-e-Islami di kota Malappuram, Negara Bagian Kerala, India, yang dihadiri lebih dari 100.000 orang, menyeru pihak berwenang untuk mencabut hukum UAPA yang menargetkan pemuda, memberatkan individu dan organisasi Muslim.

UAPA adalah undang-undang anti-terorisme terkemuka India yang telah diubah dua kali pada tahun 2008 dan 2012. Hukum ini telah menjadi semakin represif, regresif dan kejam.

Wakil Presiden Jamaat-e-Islami seluruh India, Nusrat Ali, meresmikan konferensi raksasa itu pada Ahad (12/2) dan mencela langkah pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) berkuasa yang menciptakan polarisasi komunal dengan memaksakan nasionalisme yang kaku.

Baca Juga: Erdogan Umumkan ‘Rekonsiliasi Bersejarah’ antara Somalia dan Ethiopia

Dia mengecam upaya yang bertujuan menodai citra Islam dan Muslim dengan menggunakan individu Muslim palsu dan menghubungkan Islam dengan terorisme dan ekstremisme.

Nusrat Ali menegaskan bahwa Jamaat-e-Islami India berdiri untuk kesejahteraan dan kebaikan seluruh umat manusia.

Dia mengungkapkan bahwa partainya telah membangun ribuan rumah di seluruh negara bagian untuk orang miskin dan tertindas, demikian Saudi Gazette memberitakan yang dikutip MINA.

Sementara itu, Presiden Jamaat-e-Islami Negara Bagian Kerala, MI Abdul Aziz mengecam Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi yang mempromosikan rasisme dan intoleransi.

Baca Juga: Trump: Rakyat Suriah Harus Atur Urusan Sendiri

Abdul Aziz mendesak pemerintah koalisi Front Demokrasi Kiri (LDF) di Kerala untuk menghentikan menerapkan UAPA. (T/RI-1/RS3)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Agresi Cepat dan Besar Israel di Suriah Saat Assad Digulingkan

Rekomendasi untuk Anda

Dunia Islam
Internasional
Asia
Asia
Dunia Islam
Dunia Islam