Referendum di Hungaria Dianggap Tidak Sah Karena Pemilih rendah

Budapest, 3 Muharram 1438/4 Oktober 2016 (MINA) – Hungaria melakukan referendum aturan Uni Eropa mengenai kuota penerimaan imigran, Ahad (2/10), dimana pemerintah mengklaim kemenangan karena lebih dari 90 persen suara memilih “No”, menolak kebijakan aturan Uni Eropa tersebut.

Meskipun referendum diklaim menang, dari 90 persen pendukung itu hanya 44 persen dari 8 juta pemilih yang menggunakan suara mereka dalam voting. Sehingga hasil referendum dianggap tidak sah. Sementara warga lainnya memilih untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam bentuk protes terhadap kampanye pemerintah yang menolak imigran masuk ke negaranya.

Dalam referendum, warga Hungaria ditanya, “Apakah kalian ingin Uni Eropa mewajibkan kedatangan orang-orang yang bukan warga Hungaria tanpa terlebih dahulu melalui Dewan Nasional Negara?”

Salah satu warga yang tidak setuju, Terezia Feldmar, seorang guru 64 tahun. Di luar sebuah TPS di ibukota, Budapest, dia menjelaskan bahwa dia tidak setuju baik dengan pemerintah maupun isi dari referendum pada prinsipnya.

“Saya memilih ‘ya’ dan ‘tidak’ pada saat yang sama – jadi saya memberikan suara yang tidak sah karena pertanyaan itu sendiri tidak masuk akal. Jika saya memilih ‘ya,’ Saya berkontribusi membuat referendum menjadi valid, dan saya tidak ingin itu,” katanya.

“Saya berharap orang lain melakukan hal yang sama. Kami tidak ingin memiliki reputasi buruk ini di seluruh dunia. Kami biasanya bangga menjadi bagian dari negara ini. ”

Sebelum referendum, pemerintah memasang reklame-reklame besar yang bertuliskan “Apakah Kalian Tahu Serangan Paris dilakukan oleh Imigran?”

Reklame itu dipandang menunjukkan nada rasial karena pada kenyataannya mayoritas imigran adalah Muslim.

Hungaria menentang kebijakan yang mengharuskan seluruh negara di Unie Eropa untuk menerima ratusan ribu pencari suaka sejak tahun lalu. PM Hungaria Viktor Orban melakukan cara keras dengan menyegel perbatas an selatan Hungaria. Mulai dari memasang pagar kawat berduri hingga menempatkan ribuan tentara dan polisi. (T/R04/P001)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)