Rekonsiliasi Israel-Turki di Mata Gaza

Oleh: Rudi Hendrik, jurnalis Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Penilaian warga Palestina di Gaza dengan tajam terbagi atas kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani antara pemerintah Israel dan Turki pada Selasa, 28 Juni 2016.

Sebagian warga Gaza, termasuk pejabat Hamas, menggambarkan kesepakatan Israel-Turki itu sebagai kesempatan bagi “peran Turki untuk mengakhiri blokade di Gaza”. Sementara yang lain mengatakan “tidak mungkin”, kesepakatan itu tidak akan memiliki dampak yang mendalam untuk mengakhiri pengepungan.

“Turki, termotivasi oleh prinsip-prinsip moral dan etika, mendedikasikan usaha untuk mengangkat pengepungan (di Gaza),” tulis Saleh Al-Na’iami, seorang pengamat politik di Gaza, beberapa jam setelah kesepakatan itu diumumkan.

Sementara penulis dan aktivis Palestina Refaat Alareer tidak sependapat. Ia yakin bahwa blokade Gaza telah digunakan “untuk menutupi kesepakatan”.

Selama sembilan tahun terakhir Israel telah memenjarakan dan mengawasi Gaza melalui apa yang pengamat Palestina gambarkan sebagai “kebijakan penjajahan abad ke-19”. Israel “menjaga” hampir dua juta warga sipil di Gaza. Blokade telah mencegah pembangunan kembali ribuan rumah, sekolah, rumah sakit, pembangkit listrik dan jaringan air yang hancur selama serangan militer Israel berturut-turut pada tahun 2008-2009, 2012 dan 2014.

Israel juga membuat pengendalian efektif atas masuk dan keluarnya manusia dari Gaza, mengendalikan ruang udara dan laut, serta registrasi penduduknya, jaringan telekomunikasi dan banyak aspek lain dari kehidupan dan infrastruktur sehari-hari.

Pada Selasa, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengecam blokade Israel terhadap Jalur Gaza selama kunjungannya ke wilayah Palestina. Ban mengatakan bahwa “penutupan Gaza membuat mati lemas rakyatnya, menghambat ekonomi dan menghambat upaya rekonstruksi”.

“Ini adalah hukuman kolektif yang harus ada akuntabilitas,” tambahnya.

Kesepakatan Israel-Turki mengakhiri putusnya hubungan selama enam tahun setelah marinir Israel menyerbu kapal bantuan Turki pada Mei 2010 dan menewaskan 10 aktivis Turki di kapal.

Di antara tiga poin kesepakatan Israel-Turki, Israel menawarkan permintaan maaf untuk serangan di kapal aktivis Mavi Marmara 2010. Termasuk setuju untuk membayar $ 20 juta bagi korban meninggal dan terluka dalam serangan itu.

Berdasarkan kesepakatan itu pula, Turki diharuskan untuk meluluskan undang-undang yang melindungi tentara Israel dari tuntutan hukum terkait.

Poin lainnya adalah, Turki dibebaskan mengajukan permintaan untuk penghapusan blokade Israel di Jalur Gaza. Israel akan memungkinkan Turki untuk mendirikan proyek-proyek infrastruktur di Gaza, termasuk pembangunan rumah sakit, pembangkit listrik dan pusat desalinasi. Semua bahan untuk proyek-proyek ini akan diangkut melalui Pelabuhan Ashdod Israel.

Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan bahwa embargo Israel di Gaza “sebagian besar telah diangkat” sebagai bagian dari kesepakatan rekonsiliasi.

Sebuah pengiriman pertama 10.000 material akan dikirim Jumat, 1 Juli dan pekerjaan akan dimulai segera untuk mengatasi krisis air dan suplai energi Gaza.

“Saudara-saudara Palestina kita di Gaza telah banyak menderita dan kami telah memungkinkan bagi mereka untuk mengambil napas dengan perjanjian ini,” kata Yildirim dalam konferensi pers di Ankara.

Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Ahad (26/6) bahwa kesepakatan akan memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.

Tapi bagi warga Gaza seperti Omar Ghraieb, seorang blogger, mengangkat pengepungan di Gaza berarti kebebasan bergerak, bukan sekedar bantuan dan makanan.

“Pengepungan di Gaza telah menghancurkan mimpi, menewaskan pasien, membuat keluarga terpisah, bisnis hancur, dan mengalahkan ambisi. Ini bukan hanya tentang bantuan (dan) makanan,” katanya.

Menurutnya, mengangkat pengepungan adalah membuat warga Gaza bebas bergerak, mengangkat blokade udara dan mengoperasikan pelabuhan laut Gaza.

Setelah pengumuman kesepakatan, pernyataan Hamas memuji Presiden Turki atas “sejarah panjang dukungan dan solidaritasnya kepada Palestina”. Hamas berharap Turki berperan untuk mengakhiri pengepungan di Gaza dan menghentikan serangan Israel.

Pekan lalu, Kepala Biro Politik Hamas Khaled Meshal menegaskan saat konferensi pers di Doha, “mengangkat” pengepungan di Gaza masih dikondisikan oleh Turki dengan cara menormalisasi hubungan dengan Israel. Ia mengungkapkan bahwa para pejabat Turki telah meyakinkan Hamas dalam hal ini.

“Hamas membangun hubungan yang didasarkan pada seberapa banyak pihak lain memberikan hak-hak Palestina,” jelas Hazim Qassem, seorang aktivis Hamas. “Turki sangat mendukung Palestina dan berdiri melawan Israel di beberapa bidang, dan Hamas menganggap hubungannya dengan Turki sangat erat.”

Pejabat Hamas lainnya dan seorang penasihat mantan perdana menteri di Gaza, Ahmed Yousef menyuarakan pendapat yang berbeda.

Menurutnya, gerakan Hamas tidak akan menyambut setiap normalisasi hubungan dengan Israel dari negara manapun, termasuk Turki. Namun ia mengakui, ada kepentingan lebih baik dari maksud kesepakatan normalisasi hubungan Israel dan Turki.

“Kami tidak mencampuri urusan Turki, dan kami berterima kasih atas apa yang mereka tawarkan kepada Palestina,” kata Yousef. “(Turki) adalah sebuah negara yang telah berdiri bersama kami, dan kami merasa itu melindungi kepentingan kami, termasuk selama agresi (perang) di Gaza. Bantuan Turki tidak pernah berhenti,” kata Yousef kepada Al Jazeera.

Sementara itu, Fayez Abu Aita, Juru Bicara Fatah, faksi Palestina di Tepi Barat menolak untuk mengomentari kesepakatan Israel-Turki itu.

“Kesepakatan itu urusan Turki. Kami tidak campur tangan dalam urusan Turki,” kata Jihad Islam dalam sebuah pernyataan.

Jihad Islam menyeru bangsa Arab atau Muslim tidak melakukan langkah untuk menormalkan hubungan dengan musuh, yaitu Zionis. Namun, mereka menyambut setiap upaya untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina.

Tapi bagi sebagian warga Palestina, Israel berdiri untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari kesepakatan ini dan lebih unggul.

“Israel membayar $ 20 juta (kompensasi) untuk meluluskan kesepakatan yang akan membuatnya mendapatkan miliaran dalam perdagangan (dengan Turki),” kata Izz El-diin Al-Akhras, seorang aktivis Palestina.

IHH, lembaga bantuan kemanusiaan Turki yang mengoperasikan armada kapal yang diserang Israel pada 2010, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa perjanjian itu akan menyebabkan pengakuan internasional terhadap serangan tersebut daripada mengangkat blokade.

“Blokade berbeda dari embargo. Perjanjian tersebut harus didasarkan pada kondisi menghapuskan blokade, bukan embargo,” kata IHH dan menekankan bahwa masalah mendasar dari Gaza berkaitan dengan kebebasan, bukan bantuan kemanusiaan.

Ibrahim Al-Madhoun, pengamat politik yang berbasis di Gaza mengatakan bahwa hambatan politik dan tekanan internasional mencegah Turki untuk mencapai kesepakatan secara signifikan agar bisa mengangkat pengepungan di Gaza.

“Turki tidak bisa menghadapi Israel sendirian dan pada akhirnya mereka harus mengejar kepentingan mereka,” kata Al-Madhoun.

Namun menurutnya, hasil penting dari kesepakatan itu adalah Turki telah mengangkat isu pengepungan Israel di Gaza ke garis depan politik dunia.

“Mungkin hasil yang paling penting dari kesepakatan ini adalah kemungkinan besar akan menunda konfrontasi berikutnya yang sangat ditakuti antara Hamas dan Israel selama beberapa tahun dari sekarang,” tambahnya. (P001/P2)

Sumber: Tulisan Belal Aldabbour di Al Jazeera

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)