Resolusi DPR AS Lawan Kebijakan Trump di Yaman

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) mengeluarkan resolusi pada hari Rabu, 13 Februari 2019, yang akan mengakhiri dukungan negara itu terhadap perang Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di Yaman. Itu sebuah teguran keras terhadap Presiden AS Donald Trump.

Langkah itu disahkan dengan pemungutan suara 241-177. Kini resolusi itu akan dibawa ke Senat, lembaga tempat ia akan menikmati dukungan luas di antara Demokrat dan Republik.

Senat pernah meloloskan langkah serupa pada bulan Desember, tetapi RUU itu mati ketika Kongres menundanya untuk tahun ini.

“Hampir semua bom yang jatuh mengatakan hal yang sama,`Dibuat di Amerika Serikat’,” kata Demokrat Jim McGovern menjelang pemungutan suara pada Rabu.

“Mereka (bom) jatuh pada pernikahan. Mereka jatuh di rumah sakit dan di rumah. Mereka jatuh pada pemakaman, kamp-kamp pengungsi dan bus sekolah,” tambahnya. “Ini adalah kampanye pengeboman udara yang menghantam warga sipil setiap hari.”

Dua amandemen ditambahkan ke resolusi sebelum pemungutan suara terakhir. Yang pertama memungkinkan untuk terus berbagi intelijen dengan Arab Saudi, yang kedua mengutuk anti-Semitisme dan menyatakan, adalah kebijakan AS untuk menentang boikot perdagangan terhadap sekutu seperti Israel.

RUU menyerukan Undang-Undang Kekuatan Perang 1973, yang memberi Kongres kemampuan untuk mengakhiri keterlibatan AS dalam konflik jika tidak ada deklarasi resmi perang.

Jika RUU itu lolos dari Senat, kemungkinan akan menghadapi veto dari Trump, yang menghindari penyebutan Yaman dalam pidato kenegaraannya pekan lalu.

Baca Juga: Amalan Sunnah pada Hari Jumat

Politisi AS yang mendukung resolusi itu akan membutuhkan dukungan suara dua pertiga di kedua kamar Kongres untuk membatalkan veto Presiden.

Tetapi House Republican (Dewan Republik) mendukung posisi pemerintah mengenai konflik di Yaman, yang secara luas dilihat sebagai perang proksi antara Arab Saudi dan Iran.

“Jika resolusi ini lolos, kami akan mendorong Iran melanjutkan petualangan jahatnya di kawasan itu,” kata Perwakilan Republik Lee Zeldin sebelum pemungutan suara resolusi.

Pemerintahan Trump menyatakan bahwa karena dukungan militer AS kepada Arab Saudi telah terbatas pada pengisian bahan bakar di udara, berbagi data intelijen dan dukungan logistik, Presiden bertindak dalam wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Kontrol Ekspor Senjata 1976 dan untuk membantu sekutu, menurut pernyataan Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Gedung Putih pada 11 Februari.

“Sayangnya, resolusi itu salah arah karena angkatan bersenjata Amerika Serikat saat ini tidak terlibat dalam permusuhan di Yaman dan tidak jelas apa resolusi yang akan dicapai,” kata anggota Kongres dari Partai Republik Tom Cole. “Presiden beroperasi dengan baik dalam hak-haknya.”

OMB menambahkan, “selain premis keliru (RUU itu), resolusi bersama itu akan membahayakan hubungan bilateral di kawasan, secara negatif mempengaruhi kemampuan kita untuk mencegah penyebaran organisasi-organisasi ekstremis yang kejam – seperti Al-Qaeda di Semenanjung Arab dan ISIS di Yaman.”

Bom cluster buatan Amerika Serikat yang dijatuhkan di Sanaa, ibu kota Yaman. (Yemen Press)

Tekanan atas pembunuhan Khashoggi

Ada fokus baru pada peran AS di Yaman setelah pembunuhan kolumnis Arab Saudi Jamal Khashoggi pada 2 Oktober 2018.

Baca Juga: Tertib dan Terpimpin

Setelah mengeluarkan beberapa pernyataan kontradiktif, Kerajaan Saudi mengkonfirmasi bahwa agennya membunuh penulis tersebut di dalam konsulatnya di Istanbul.

Namun, Kerajaan juga membantah bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) terlibat meskipun ada laporan, CIA menyimpulkan secara de facto pemimpin Saudi itu memerintahkan pembunuhan.

“Saya tidak berpikir itu adalah kesepakatan yang dilakukan Trump yang akan memveto itu. Ini adalah perjuangan yang berat,” kata Perwakilan Ro Khanna, seorang Demokrat California yang mensponsori resolusi anti-perang.

Khanna mencari dukungan dari Senator Lindsey Graham, sekutu Partai Republik Trump yang marah dengan pembunuhan Khashoggi.

Khanna mengatakan kepada Al Jazeera, dukungan dari Graham dapat membantu memberi keseimbangan pada RUU Senat.

“Saya akan menyampaikan kasusnya kepadanya (Graham), memberikan komentar kuatnya tentang Khashoggi dan ketidaksetujuan moral rezim Saudi, bahwa ini adalah salah satu cara kita secara kolektif dapat menandai persetujuan moral kita, kelemahan moral kita kepada Saudi,” tambah Khanna.

Di Twitter-nya, ia menulis “Sejak bergabung dengan Kongres, saya mendorong AS untuk mengakhiri keterlibatan ilegal dan inkonstitusional kami di Yaman. Bahkan ketika dukungan tumbuh, @PRyan memblokir resolusi berulang kali ketika puluhan ribu warga Yaman meninggal dan jutaan orang kelaparan.”

Sebagian besar anggota Dewan Republik memberikan suara menentang resolusi hari Rabu itu. Sebaliknya, mereka mendesak pengesahan undang-undang yang memberikan bantuan militer kepada Israel, kerja sama dengan Yordania, sanksi terhadap Suriah dan undang-undang anti-BDS (Boikot, Divestasi dan Sanksi).

Baca Juga: Ada Apa dengan Terpilihnya Trump?

RUU kebijakan keamanan Timur Tengah, yang tidak termasuk pernyataan tentang Yaman, disahkan Senat awal bulan ini. Demokrat di DPR telah merencanakan dengar pendapat komite tentang RUU Senat.

AS telah menangguhkan pengisian bahan bakar udara di dalam pesawat untuk jet tempur Saudi dan UEA pada November 2018.

Pernyataan OMB 11 Februari mengatakan, pemerintahan Trump mendukung “negosiasi diplomatik untuk mengakhiri konflik dan mempromosikan akses kemanusiaan, mengurangi korban sipil, meningkatkan upaya untuk memulihkan sandera Amerika Serikat di Yaman dan mengalahkan teroris yang berusaha untuk menyakiti Amerika Serikat.”

Lebih dari 10.000 warga sipil telah terbunuh selama perang di Yaman, menurut PBB, meskipun kelompok-kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlah total kematian jauh lebih tinggi.

Negara, yang telah menderita wabah kolera itu, juga berada di ambang kelaparan. Menurut data PBB, 18 juta warga sipil Yaman menghadapi kelaparan potensial dengan hampir tiga juta perempuan dan anak-anak “kekurangan gizi akut.”

Perwakilan dari pihak-pihak yang bertikai Yaman bertemu awal bulan ini di sebuah kapal di Laut Merah. Mereka membahas perjanjian gencatan senjata yang macet dan akan memungkinkan bantuan kemanusiaan mengalir melalui pelabuhan Hodeidah.

“Ini akan memberi tekanan besar pada Saudi untuk datang ke meja perdamaian,” kata Khanna. (AT/RI-1/P1)

Sumber: tulisan William Roberts di Al Jazeera

Mi’raj News Agency (MINA)