Respon Israel dan Palestina Terhadap Konferensi Paris

Para pejabat internasional dalam sesi foto pada konferensi perdamaian Timur Tengah di Paris pada 15 Januari 2017. Foto: AFP/Bertrand Guay

Tel Aviv, 18 Rabiul Akhir 1438/17 Januari 2017 (MINA) – PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada kabinetnya hari Ahad (15/1) bahwa konferensi perdamaian di Paris yang dikoordinasi oleh Perancis dan Palestina, berusaha memaksakan syarat-syarat kepada Israel.

Netanyahu tampaknya menyambut baik pelantikan Presiden Amerika Serikat Terpilih, Donald Trump, akhir pekan ini dengan mengatakan, “konferensi ini berada dalam gerakan-gerakan terakhir dunia masa lalu. Dunia esok akan berbeda – dan itu sudah sangat dekat.”

Dubes Israel untuk PBB, Danny Danon juga mengecam konferensi itu dengan mengatakan, forum tersebut “sangat jauh dari realita yang telah memperluas jangkauan gangguan oleh Palestina ketimbang ke arah perdamaian.”

Delegasi dari 70 negara termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB, negara utama Eropa dan negara utama Arab itu menegaskan kembali dukungan mereka untuk solusi dua-negara dalam konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Menyuarakan sentimen-sentimen Netanyahu tentang kerjasamanya dengan Trump, Danon menambahkan, “dalam beberapa pekan ke depan kami akan memasuki era baru dan bekerjasama dengan pemerintah AS mendatang untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB dan inisiatif-inisiatif sepihak lainnya.”

Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas seperti dilaporkan CNN yang dikutip MINA, menyambut baik diselenggarakannya konferensi perdamaian di Paris itu, pada acara pembukaan Kedutaan Palestina di Vatikan, hari Sabtu (14/1).

“Kami menghargai peran Presiden Hollande dan pemerintah Perancis dalam menyelenggarakan konferensi internasional itu, dan kami meminta kepada para peserta untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam upaya mengimplementasikan hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB,” kata Abbas.

Konferensi yang difasilitasi oleh Perancis itu bertujuan memulai kembali beberapa tingkat negosiasi setelah babak terakhir pembicaraan menemui jalan buntu pada 2014.

Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Marc Ayrault mengatakan kepada para delegasi bahwa mempertahankan solusi dua-negara merupakan suatu “keadaan darurat” dalam menghadapi ancaman-ancaman “kolonisasi” dan berlanjutnya tindak-tindak kekerasan.

“Kedua belah pihak masih sangat jauh dalam hubungan yang penuh tantangan, yang sangat berbahaya, dan tak seorang pun kebal terhadap suatu ledakan kekerasan baru,” katanya.

“Berbicara sebagai ‘seorang teman Israel’, Menlu Perancis itu mengatakan, keamanan negara sangat memprihantinkan, tetapi ‘tak akan ada kedamaian di wilayah ini yang kuat dan tahan lama, sepanjang konflik dengan Palestina tak bisa diselesaikan’.” (RS1/P1)

Miraj Islamic News Agency (MINA)