REVISI UNDANG-UNDANG HAJI MESTI MENJADI PRIORITAS

Pimpinan Komisi VIII DPR RI memimpin RDPU dengan organisasi masyarakat dan lembaga Islam, Senin (10/11). (Foto: Dpr.go.id)

Jakarta, 17 Muharram 1435/10 November 2014 (MINA) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa, mengatakan, Revisi Undang-Undang Haji No 13 tahun 2008 diminta tetap menjadi prioritas dalam usulan Program Legislasi Nasional (prolegnas) tahun 2015.

Dia menjelaskan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir survei BPS mengenai kepuasan jamaah haji menunjukkan adanya peningkatan penilaian sampai mendekati angka 83%, tidak berarti penyelenggaraan ibadah haji tidak memiliki catatan.

“Bahkan, beberapa catatan yang ditemui dalam pengawasan ibadah haji oleh Komisi VIII DPR RI merupakan catatan berulang yang sudah beberapa tahun menjadi masalah, seperti soal pemondokan, katering, layanan kesehatan dan transportasi,” kata Ledia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VIII DPR RI dengan perwakilan ormas dan lembaga terkait di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin.

Ledia menilai menjadi sangat penting bagi komisi VIII untuk segera membahas revisi UU Nomor 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar pengaturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih komprehensif.

“Sebab terkait dengan kegiatan di tanah air, sejak pendaftaran di wilayah masing-masing, menjelang keberangkatan di embarkasi, di tanah suci sebelum dan saat melakukan ritual ibadah hingga fase kembalinya jamaah ke tanah air,” katanya.

“”Memang kita patut bersyukur sudah ada Undang-undang No 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Namun perlu diingat bahwa UU ini bersifat lex spesialis dari undang-undang penyelenggaraan haji itu sendiri. Sehingga UU Nomor 13/2008-nya harus segera direvisi agar tidak ada tumpang tindih peraturan di beberapa bagian, sambil juga menyisakan berbagai persoalan mendasar yang harus dipenuhi yang belum bisa dipenuhi hanya dengan meregulasi persoalan keuangannya saja,” kata Ledia.

Dalam RDPU ini, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji Republik Indonesia (AMPHURI), Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji (AMPUH) dan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) memberi laporan mengenai beberapa kendala yang muncul di tengah penyelenggaraan ibadah haji terakhir bulan lalu.

Catatan Pelaksanaan Haji

Menurut Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay yang memimpin RDPU, dengan adanya masukan dari kalangan masyarakat tentu akan menjadi catatan dan referensi bagi Komisi VIII bagi pengawasan pelaksanaan UU tersebut di lapangan.

Selanjutnya, sambung Saleh, Komisi VIII akan mengundang mitra kerja yakni Kementerian Agama untuk menyampaikan masukan tersebut sehingga akan tercapai sinergi.

Ia mengakui banyak masukan dari ormas-ormas tersebut dan layak dijadikan catatan oleh DPR di antaranya adanya overlapping pelaksanaan UU Pengelolaan Keuangan Haji dengan UU sebelumnya.

Dalam UU 13/2008 diatur antara lain Dana Abadi Umat, sekarang dengan UU baru mestinya dana itu tidak ada.

“Itu belum ada aturannya. Kita khawatirkan nanti dan terjadi tumpang tindih. Nanti menjadi tugas DPR dan Badan Legislasinya untuk memperbaiki ke depan bagaimana agar tidak ada tumpang tindih. Bisa saja dilakukan revisi UU untuk memperbaiki UU yang ada, dalam konteks penyempurnaan ibadan haji,” ujarnya.

Soal sulitnya pembimbing ibadah haji reguler mendampingi jamaah KBIH-nya karena persoalan keterbatasan kuota dan kelambatan visa, soal pembinaan jamaah haji serta pembatasan pilihan ibadah bagi jamaah sehingga jamaah yang memilih melakukan sunnah tarwiyah tidak disediakan transportasi oleh pemerintah juga menjadi masukan dalam RDPU itu.

Masukan lain dari penyelenggara Ibadan haji khusus, meminta penjelasan mengenai kuota dan juga KBIH yang diperuntukan para pembimbing haji diminta tetap diberikan. Mereka berharap, jangan sampai petugas sudah lama membimbing, namun pada saat jemaan haji berangkat mereka tidak bisa ikut karena tidak dimasukkan dalam kuota haji.

“Itu akan menjadi evaluasi supaya penyelenggaraan ibadah haji makin lama makin baik,” kata Saleh.(L/R05/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)