Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ribuan warga Inggris Berdemo Saat Parlemen Perdebatkan Kunjungan Trump

Rudi Hendrik - Selasa, 21 Februari 2017 - 08:34 WIB

Selasa, 21 Februari 2017 - 08:34 WIB

284 Views

Demonstrasi warga Londoon, Inggris, menolak kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Inggris. (Gambar: Video)

Demonstrasi warga Londoon, Inggris, menolak kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Inggris. (Gambar: Video)

 

London, 23 Jumadil Awwal 1438/21 Februari 2017 (MINA) – Ribuan demonstran berunjuk rasa di luar gedung parlemen Inggris pada hari Senin di saat anggota parlemen memperdebatkan sebuah petisi untuk membatalkan kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setelah memperoleh lebih dari 1,8 juta tanda tangan.

Demonstran membawa plakat bertuliskan slogan-slogan seperti “Tidak untuk Trump” dan “Buang Trump”.

Para demonstran berkumpul di Parliament Square dalam reli terbaru melawan Trump yang menjabat sebulan lalu di Gedung Putih.

Baca Juga: OCHA: Krisis Air Afghanistan Makin Parah

Salah satu pengunjuk rasa mengatakan, semua orang harus berdiri melawan kebijakan Trump.

“Dia mempromosikan kebijakan rasis, dia normalisasi rasisme dan kebencian terhadap wanita dan Islamofobia,” kata pengunjuk rasa bernama Benjamin Kari, demikian The New Arab memberitakan yang dikutip MINA.

Demonstran lain mengatakan ia yakin Trump mempersonifikasi kebencian dan kefanatikan.

“Ini tentang munculnya kebencian dan ekstremisme, yang dipersonifikasikan oleh Trump. Ini bukan hanya tentang dia, tapi dia mewakili apa yang terjadi di dunia saat ini,” kata pengunjuk rasa bernama Alison Dale.

Baca Juga: Angkatan Udara India Akui Kerugian dan Sebut Semua Pilotnya telah Pulang

Di hari yang sama, pemerintah Inggris mengatakan tidak akan mendukung petisi daring (online) yang diluncurkan untuk mencegah kunjungan kenegaraan Presiden AS.

Pemerintah menekankan bahwa undangan masih berlaku, tapi parlemen maju dan memperdebatkan masalah itu karena popularitas petisi penolakan. (T/RI-1/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Ingin Damai dengan Turkiye, Kelompok PKK Kurdi Umumkan Pembubaran Diri

Rekomendasi untuk Anda

Palestina
Internasional