Ribuan Warga Israel Gelar Aksi Massa Tuntut Pembangunan Permukiman di Gaza

Al-Aquds, MINA – Ribuan warga Israel menggelar aksi massa di Yerusalem untuk menyerukan pembangunan kembali permukiman Yahudi di wilayah Jalur Gaza.

Sejumlah menteri kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang kontroversial, ikut serta dalam aksi tersebut.

Netanyahu telah menolak dibangunnya permukiman Yahudi di daerah kantong Palestina tersebut, demikian kantor berita Perancis, Senin (29/1).

Namun aksi massa di Yerusalem Ahad (28/1), menunjukkan posisi yang tadinya ditolak, telah mendapatkan momentum dalam pemerintahan Netanyahu yang beraliran radikal sayap kanan.

Baca Juga: Israel Bom Sekolah di Gaza, Delapan Warga Syahid

“Jika kita tidak menginginkan 7 Oktober lainnya, kita perlu, mengendalikan wilayah tersebut,” tegas Ben-Gvir dalam pernyataan pada aksi massa tersebut, menyinggung serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang memicu perang di Jalur Gaza.

Politisi penghasut itu juga mengatakan, bahwa Israel harus “mendorong emigrasi sukarela” warga Palestina dari Jalur Gaza. Pernyataan ini menggemakan pernyataan masa lalu yang menuai kecaman keras dari Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Israel, dan komunitas internasional yang lebih luas.

Beberapa orang yang mengikuti aksi massa itu membawa senjata api, sedangkan para pedagang di luar area pusat konvensi yang menjadi lokasi aksi itu menjual kaos bertuliskan “Gaza adalah bagian dari tanah Israel”.

Para pembicara dalam aksi massa yang dihadiri oleh anggota partai politik yang menaungi Netanyahu dan beberapa menteri lainnya, mendesak sang PM Israel untuk mewujudkan impian kontroversial mereka.

Baca Juga: Uganda Bertekad Gelorakan Semangat KAA

Sejumlah pihak yang menyokong deportasi warga Palestina di Jalur Gaza, bahkan menyebut permukiman Yahudi sebagai satu-satunya cara untuk menjamin keamanan bagi warga Israel.

“Perjanjian Oslo sudah mati, rakyat Israel masih hidup,” teriak massa dalam aksi tersebut, merujuk pada perjanjian penting antara Israel dan Palestina tahun 1990-an yang memberikan rakyat Palestina pemerintahan mandiri yang terbatas. (T/R4/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Presiden Biden Positif COVID-19 Saat Kampanye di Las Vegas