Ribuan Warga Tunisia Protes Upaya Presiden Rombak Konstitusi

Tunis, MINA – Ribuan orang turun ke jalan-jalan di ibu kota Tunisia memprotes upaya Presiden Kais Saied untuk merombak konstitusi negara.

Demonstrasi berlangsung di Tunis pada hari Sabtu (18/6) sebagai protes atas referendum konstitusi baru yang diserukan Presiden, Press TV melaporkan.

Saied yang mengambil alih kekuasaan tahun lalu, menolak konstitusi sehingga dia bisa memerintah dengan dekrit. Dia juga telah membubarkan parlemen terpilih dan memecatpuluhan hakim.

Protes hari Sabtu diorganisir oleh Abir Moussi, pemimpin Partai Konstitusi Merdeka.

Baca Juga: Saudi Sudah Terbitkan 190 Ribu Visa Umrah Pascahaji

“Tunisia kelaparan, keuangan publik runtuh, tapi Saied tidak peduli. Dia hanya fokus pada proyek pribadi untuk memaksakan konstitusinya… kami tidak akan menerima itu,” kata Abir Moussi kepada massa.

Saied sedang berusaha merombak konstitusi untuk memberi kepresidenan lebih banyak kekuasaan, dengan latar belakang ekonomi yang lesu dan kekhawatiran akan krisis keuangan publik. Presiden bermaksud untuk memasukkan konstitusi baru ke dalam referendum pada 25 Juli.

Sadok Belaid, ketua komite konstitusi Tunisia mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia akan menyerahkan rancangan konstitusi baru kepada presiden pada hari Senin (20/6).

Partai politik utama Tunisia mengatakan, mereka akan memboikot referendum. Serikat buruh UGTT yang kuat juga telah menolak untuk mengambil bagian dalam pembicaraan tentang konstitusi baru.

Baca Juga: Media Iran Soroti Ancaman Perang Baru, Serukan Persatuan Nasional

Para penentang menuduh Saied memimpin kudeta, dengan mengatakan, upayanya untuk meninjau kembali konstitusi bertujuan mengkonsolidasikan cengkeramannya pada kekuasaan. Namun, para pendukungnya memuji dia karena berusaha mengatasi korupsi hingga ke akar-akarnya.

Protes lain yang diserukan oleh partai-partai oposisi lainnya, termasuk partai Islam Ennahda, diperkirakan pada hari Ahad untuk memprotes referendum dan keputusan terbaru Saied, seperti pemecatan puluhan hakim dan pengadilan militer untuk beberapa politisi. (T/RI-1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Operasional Haji di Makkah Berakhir, Jamaah Mulai Bergeser ke Madinah