Amman, MINA – Ribuan warga Yordania berpartisipasi dalam aksi massa, yang dimulai setelah salat Jumat (17/1), di depan Masjid Al-Husseini di ibu kota, Amman, menentang perjanjian gas yang ditandatangani pemerintah dengan pendudukan Israel.
Para peserta aksi menuntut perlunya menghentikan perjanjian itu dan meminta pertanggungjawaban pejabat dan penandatangan perjanjian. Quds Press melaporkan.
Aksi yang disebut dengan “Kampanye Nasional untuk membatalkan perjanjian gas dengan pendudukan”, diikuti para pemimpin terkemuka dari gerakan Islam, organisasi pemuda, dan aktivis.
Para peserta meneriakkan pawai, “Keluarlah dari perjanjian…. Wahai negaraku, gas musuh memalukan”.
Baca Juga: Komunitas Arab di Inggris Desak PM Keir Starmer Hentikan Genosida di Gaza
Di antara peserta pawai membentangkan spanduk bertuliskan “Perjanjian gas adalah pendudukan,” “Gas musuh adalah pendudukan,” dan “Orang-orang Yordania tidak untuk dijual.”
Para peserta pawai mengatakan bahwa perjanjian gas bagi mereka adalah sebuah tusukan di dada rakyat Palestina.
Mereka juga mengungkapkan keterkejutan mereka pada kegagalan pemerintah untuk mengimpor gas dari negara-negara Arab yang telah menyatakan kesediaan mereka untuk melakukannya, seperti Aljazair dan Qatar.
Perjanjian gas dengan pendudukan memaksa oposisi populer dan parlemen Yordania, melalui 58 tanda tangan (dari 130) membuat memorandum untuk menyiapkan rancangan undang-undang untuk membatalkan perjanjian pada 15 Desember 2019.
Baca Juga: Di KTT G20 Brasil, Erdogan Tegaskan Pentingnya Gencatan Senjata di Gaza
Sebelumnya, pada Maret 2019, parlemen Yordania mengambil keputusan dengan suara bulat untuk menolak perjanjian gas, tetapi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan pada saat itu, bahwa perjanjian tersebut “tidak memerlukan persetujuan Majelis Nasional,” karena ditandatangani antara dua perusahaan dan bukan dua pemerintah.
Perjanjian yang ditandatangani pada bulan September 2016, menyediakan untuk memasok Yordania dengan sekitar 45 miliar meter kubik gas, selama 15 tahun, mulai Januari 2020. (T/RS2/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: AS Sanksi Organisasi dan Perusahaan Israel Pendukung Kolonialisme