Rincian 17 Perintah Eksekutif Presiden AS Joe Biden

Washington, MINA – Presiden baru AS Joe Biden langsung menandatangani memorandum berisi “17 perintah eksekutif” (executive orders), beberapa jam setelah pelantikannya, pada Rabu (20/1/2021) untuk membongkar kebijakan administrasi Trump yang menurut para pembantunya telah menyebabkan “kerusakan terbesar” bagi bangsa. The New York Times melaporkan.

Terlepas dari pidato pengukuhannya yang menyerukan persatuan dan kompromi, tindakan pertama Biden sebagai presiden dengan tajam ditujukan untuk menyingkirkan tanggapan pandemi mantan Presiden Donald J.Trump, membalikkan agenda lingkungannya, membatalkan kebijakan anti-imigrasi, memperkuat ekonomi yang tertatih-tatih dan pemulihan upaya federal untuk mempromosikan keragaman.

Berikut “17 perintah eksekutif” yang terbagi dalam 6 bagian, seperti diungkapkan Politico, Jumat (22/1/2021).

Bagian Pertama : Covid-19

Perintah Eksekutif 1 :

Biden memerintahkan penggunaan masker dan jaga jarak secara nasional, termasuk di seluruh negara bagian, di gedung pemerintahan, dan untuk seluruh pegawai pemerintah.

Perintah Eksekutif 2 :

Biden membatalkan langkah Trump yang telah menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan menyatakan bergabung kembali menjadi anggota WHO.

Sebagai bentuk komitmen awal pada badan kesehatan dunia itu, Biden menugaskan pakar penyakit menular Anthony Fauci untuk berbicara pada pertemuan vitual Dewan WHO.

Perintah Eksekutif 3 :

Biden membentuk Tim Tanggap Covid-19 Gedung Putih, yang dipimpin oleh Jeff Zients, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang akan berkoordinasi di seluruh pemerintahan dan negara bagian untuk meningkatkan vaksinasi, mendistribusikan lebih banyak masker dan sarung tangan, memperluas kapasitas pengujian, membuka kembali sekolah, dan banyak lagi.

Perintah ini juga mengaktifkan kembali direktorat Dewan Keamanan Nasional untuk keamanan kesehatan global dan biodefense, kantor yang dibubarkan oleh pemerintahan Trump.

Perintah Eksekutif 4 :

Biden mengarahkan badan-badan utama, termasuk Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Departemen Urusan Veteran, Departemen Pertanian, Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, dan Badan Keuangan Perumahan Federal untuk memperpanjang jeda saat ini atas moratorium penggusuran dan penyitaan federal hingga setidaknya akhir Maret.

Perintah Eksekutif 5 :

Biden segera mengarahkan Departemen Pendidikan untuk membekukan penagihan pembayaran bulanan dan bunga pada sebagian besar pinjaman pelajar dan mahasiswa hingga setidaknya 30 September.

Bagian Kedua : Iklim

Perintah Eksekutif 6 :

Biden menandatangani perintah untuk bergabung kembali dengan Kesepakatan Iklim Paris, yang dibatalkan Presiden Trump tahun lalu, mengirimkan dokumen kepada PBB yang akan membuat pihak AS kembali ke perjanjian itu dalam 30 hari.

Pakta internasional tersebut bertujuan untuk mendorong semua negara mengurangi emisi gas rumah kaca mereka.

Perintah Eksekutif 7 :

Biden mencabut izin presiden sebelumnya Trump untuk pipa Keystone XL senilai $ 8 miliar yang akan mengangkut bahan bakar fosil dari Kanada ke seluruh Amerika Serikat, proyek yang telah diprotes oleh para aktivis iklim selama bertahun-tahun.

Perintah itu juga mengarahkan lembaga federal untuk mulai merevisi aturan administrasi Trump lainnya, termasuk memulihkan perlindungan dan melarang pengeboran di beberapa taman nasional dan monumen nasional serta menetapkan standar emisi dan penghematan bahan bakar yang lebih ketat untuk kendaraan.

Bagian Ketiga : Keadilan Rasial

Perintah Eksekutif 8 :

Biden menghentikan Komisi 1776 pemerintahan Trump, sebuah proyek yang bertujuan untuk mempromosikan kurikulum sejarah yang lebih konservatif di sekolah-sekolah AS yang hanya ada beberapa bulan.

Kelompok ini merilis laporan tentang Hari Martin Luther King Jr. yang berisi beberapa ketidakakuratan yang diangkat dari karya terbitan lainnya.

Perintah eksekutif ini juga mengarahkan semua jawatan federal untuk membuat rencana tindakan dalam 200 hari untuk “mengatasi hambatan yang tidak setara terhadap peluang dalam kebijakan dan program agensi.”

Ini juga membatalkan kebijakan pemerintahan Trump yang melarang kontraktor federal dan beberapa penerima hibah yang melakukan “segala bentuk stereotip ras atau jenis kelamin”, termasuk pelatihan keragaman.

Bagian Keempat : Imigrasi

Perintah Eksekutif 9 :

Biden menandatangani perintah yang mencabut upaya Trump untuk mengecualikan imigrasi tidak berdokumen dari sensus AS, perubahan yang akan melemahkan perwakilan federal untuk berbagai wilayah yang umumnya diwakili oleh Demokrat.

Perintah itu juga memastikan bahwa pengambil sensus memiliki cukup waktu untuk mendapatkan penghitungan populasi yang akurat, membalikkan langkah administrasi Trump untuk mempersingkat pekerjaan.

Perintah Eksekutif 10 :

Biden mengarahkan Menteri Keamanan Dalam Negeri, berkonsultasi dengan Jaksa Agung, untuk mengambil tindakan guna menopang program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) era Obama yang melindungi ratusan ribu imigran muda dari deportasi. Pemerintahan Trump mencoba untuk menghapus program tersebut tetapi dihentikan oleh pengadilan federal.

Perintah Eksekutif 11 :

Biden mencabut larangan Pemerintahan Trump terhadap orang-orang dari beberapa negara mayoritas Muslim untuk memasuki Amerika Serikat, sebuah kebijakan yang ditekankan oleh pemerintahan baru atas keputusan Trump yang “berakar pada permusuhan agama dan xenofobia.”

Perintah itu juga menginstruksikan Departemen Luar Negeri memulai kembali pemrosesan visa untuk negara-negara yang terkena larangan tersebut.

Perintah Eksekutif 12 :

Biden mencabut perintah eksekutif Trump yang secara besar-besaran memperluas pekerjaan penegakan hukum dalam negeri pejabat imigrasi dan memperluas kategori siapa yang harus mereka tangkap dan deportasi. Penjabat menteri kemudian mengeluarkan memo yang menghentikan deportasi selama 100 hari mulai 22 Januari.

Perintah Eksekutif 13 :

Biden mengumumkan penghentian segera pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko sebagai deklarasi darurat nasional yang digunakan pemerintahan Trump untuk mengalihkan pendanaan federal.

Pemerintahan baru akan meninjau pendanaan dan kontrak proyek tersebut.

Perintah Eksekutif 14 :

Biden menandatangani perintah yang memperpanjang penunjukan Deferred Enforced Departure (DED) untuk warga Liberia yang telah berada di Amerika Serikat selama bertahun-tahun hingga 30 Juni 2022, dan melindungi mereka dari deportasi dan memperpanjang izin kerja mereka hingga saat itu.

Trump telah mengancam untuk menghentikan program tersebut, yang akan membahayakan status sekitar 4.000 warga Liberia.

Bagian Keempat : Hak LGBT

Perintah Eksekutif 15 :

Biden menandatangani perintah eksekutif yang memperjelas bahwa pemerintahannya menafsirkan Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 sebagai larangan diskriminasi di tempat kerja atas dasar orientasi seksual dan identitas gender.

Perintah itu juga mengarahkan agen federal untuk memastikan undang-undang yang melarang diskriminasi jenis kelamin juga melarang diskriminasi terhadap pekerja gay, biseksual dan transgender.

Bagian Kelima : Pemerintahan

Perintah Eksekutif 16 :

Biden menandatangani janji etika dan memerintahkan setiap orang yang ditunjuk di jajaran eksekutif untuk melakukannya juga. Janji tersebut mencakup larangan campur tangan politik dengan Departemen Kehakiman dan larangan semua pejabat menggunakan kantor mereka untuk keuntungan pribadi.

Perintah Eksekutif 17 :

Biden menandatangani perintah yang akan membekukan semua peraturan yang dikeluarkan Pemerintahan Trump yang saat ini sedang diproses, memblokirnya agar tidak berlaku sementara pemerintahan baru meninjaunya. (A/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)