Moskow, 4 Jumadil Akhir 1437/13 Maret 2016 (MINA) – Rusia menunjukkan dukungannya kepada kelompok bersenjata Kurdi yang dinilai penting untuk terlibat dalam pembicaraan intra-Suriah yang dijadwalkan pekan depan.
“Dalam konteks ini, pentingnya ditekankan kebutuhan untuk melibatkan semua pihak Suriah dalam pembicaraan ini, khususnya perwakilan oposisi dengan pro-Moskow, pro-Kairo dan platform politik lainnya, termasuk perwakilan dari pasukan Kurdi,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan Jumat (11/3).
Namun demikian, kelompok Kurdi Partai Persatuan Demokrat (PYD) yang didukung Rusia tidak akan diundang dalam pembicaraan damai Suriah di Jenewa, karena adanya oposisi dari Turki.
Berbicara kepada ARA News yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), seorang pengamat independen Rusia, Timur Akhmetov menyatakan keraguannya atas dukungan Rusia terhadap Kurdi yang menjadi oposisi bagi rezim Suriah, sekutu utama Rusia.
Baca Juga: [POPULER MINA] Runtuhnya Bashar Assad dan Perebutan Wilayah Suriah oleh Israel
“Rusia tidak siap untuk memusuhi Turki dengan memberikan dukungan nyata terhadap Kurdi Suriah meskipun ingin mengeksploitasi masalah Kurdi untuk menekan Pemerintah Ankara,” kata Akhmetov.
Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Suriah, Robert Ford mengatakan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan ARA News, tidak jelas mengapa Rusia mendukung sebuah negara Suriah federal.
“Ini sama sekali tidak jelas mengapa Rusia mempertimbangkan ide Suriah federal. Suriah tidak memiliki sejarah sebagai negara federal,” katanya.
Menurut Ford, kemungkinan Rusia menyimpulkan bahwa satu-satunya cara agar daerah Alawite dan Druze bisa hidup aman adalah dengan mengelola keamanan mereka sendiri dan menikmati ukuran pemerintahan sendiri. Sistem itu bisa membuat mereka mempertahankan basisnya bahkan jika dalam beberapa tahun pemerintah yang didominasi Sunni ingin Rusia keluar dari Suriah.
Baca Juga: Drone Israel Serang Mobil di Lebanon Selatan, Langgar Gencatan Senjata
Namun oposisi Suriah telah menentang rencana pemerintahan federalisme. (T/P001/R05)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)