Moskow, MINA – Pemerintah Rusia mengundang Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP) ke Moskow untuk membahas hak-hak nasional rakyat Palestina dan situasi umum Timur Tengah.
Delegasi DFLP bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, Wakil Menlu Mikhail Bogdanov dan perwakilan presiden khusus untuk Timur Tengah dan Afrika di Ibu Kota pada Selasa (17/3), demikian MEMO melaporkan.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan DFLP, undangan muncul karena dampak dari upaya Presiden AS Donald Trump melikuidasi Palestina dan membatasi Negara Palestina ke tanah yang terisolasi, di bawah hegemoni negara pendudukan dan undang-undang apartheidnya.
DFLP menyatakan, kedua pihak sepakat bahwa visi Trump melanggar standar internasional untuk menyelesaikan masalah Palestina, dan merupakan pengabaian total terhadap resolusi legitimasi internasional, serta ancaman terhadap stabilitas kawasan, selain membuka jalan bagi munculnya lebih banyak konflik.
Baca Juga: Roket Hezbollah Hujani Tel Aviv, Warga Penjajah Panik Berlarian
Kedua belah pihak menggambarkan langkah-langkah Israel di daerah-daerah pendudukan sebagai pelanggaran terhadap resolusi legitimasi internasional, bahkan ke tingkat kejahatan perang.
Kedua pihak sepakat bahwa PBB, Dewan Internasional untuk Kebijakan Hak Asasi Manusia (ICHRP) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) diharuskan untuk memikul tanggung jawab politik, hukum dan moral mereka terhadap rakyat Palestina.
Kedua belah pihak menekankan perlunya mengakhiri memperkuat persatuan di antara para tokoh politik Palestina, dan menyatukan kembali front Palestina dalam menghadapi pendudukan dan dan rencana Trump.
Kedua pihak juga menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk memperjuangkan negara merdeka dan berdaulat sepenuhnya dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, dan untuk menyelesaikan masalah pengungsi sesuai dengan Resolusi 194, yang memberi mereka hak untuk kembali. (T/RS2/RI-1)
Baca Juga: Sebanyak 1.000 Dokter dan Perawat Gugur akibat Agresi Israel di Gaza
Mi’raj News Agency (MINA)