Rusuh Kazakhstan: PBB, AS Serukan Tahan Diri

Washington, MINA – PBB dan Amerika Serikat (AS) pada Rabu (5/1) menyeru berbagai pihak di Kazakhstan untuk menahan diri, di tengah meningkatnya ketegangan sosial sebab kenaikan tinggi harga bahan bakar gas (LPG).

Dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan, Washington secara dekat mengikuti situasi di Kazakhstan, yang disebutnya “mitra yang berharga.”

“Kami mengutuk tindakan kekerasan dan perusakan properti serta menyerukan agar pihak berwenang dan pengunjuk rasa menahan diri,” kata Price, Anadolu Agency melaporkan.

Dia mengatakan AS meminta semua warga Kazakhstan untuk menghormati dan membela institusi konstitusional, hak asasi manusia dan kebebasan media, termasuk melalui pemulihan layanan internet.

“Kami mendesak semua pihak untuk menemukan resolusi damai dari keadaan darurat,” tambahnya.

PBB juga mendesak pihak berwenang dan demonstran untuk menahan diri, menahan diri dari kekerasan dan mengedepankan dialog.

Dalam sebuah pernyataan, Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, mengatakan, PBB mengikuti peristiwa di Kazakhstan “dengan keprihatinan.”

Pengemudi di kota Zhanaozen mulai berdemonstrasi menentang kenaikan harga LPG pada hari Ahad (2/1), yang segera berkembang menjadi protes massal di seluruh negeri.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Kazakh, lebih dari 200 orang ditangkap karena mengganggu ketertiban umum setelah 37 kendaraan polisi rusak dan 95 petugas terluka saat protes.

Menganggap pemerintah bertanggung jawab atas protes tersebut, Presiden Kassym-Jomart Tokayev pada hari Rabu menyetujui pengunduran diri Perdana Menteri Askar Mamin dan para menterinya.

Saat protes menyebar ke seluruh negeri, Tokayev mengumumkan keadaan darurat di kota Almaty dan wilayah Mangystau yang kaya minyak di barat, terhitung 5-19 Januari untuk menjaga keamanan publik. Dia juga memberlakukan jam malam di Almaty, bekas ibu kota negara itu, tempat ribuan orang turun ke jalan.

Menanggapi protes, pemerintah memutuskan pada hari Rabu untuk memperkenalkan kontrol harga pada LPG, bensin, bahan bakar diesel dan produk makanan pokok selama 180 hari. (T/RI-1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)