Saat Sekolah Palestina Menolak Buku yang Dipaksakan Israel

Oleh Bahron Ansori, wartawan MINA

Baru-baru ini, sekolah-sekolah Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki sedang melakukan pemogokan masal, sebagai bentuk protes atas upaya Israel yang menyensor dan mengedit buku teks Palestina, serta memperkenalkan kurikulum Israel di ruang kelas.

Ratusan sekolah menutup pintu pada Senin pagi. Aksi itu sudah berjalan selama beberapa pekan terakhir. Uniknya, aksi mogok itu bukan hanya dipimpin oleh para guru, tapi juga oleh para orang tua murid.

Mereka bukan hanya menolak buku-buku ajar di kelas Palestina yang disensor Israel, tapi juga mereka tidak terima jika siswa-siswa harus dipaksa untuk mempelajari buku-buku suplay dari Israel.

Dalam siaran pers pada hari Ahad pekan lalu, Komite orang tua murid, di Yerusalem menyerukan pemogokan penuh dan menuntut lembaga-lembaga internasional turun tangan untuk melindungi pendidikan di Palestina.

Para wartawan dan warga, turut meramaikan aksi itu dengan turun ke jalan dan membawa puluhan gambar ruang kelas kosong dan sekolah yang tertutup pada Senin pagi.

Ziad Al-Shamali, 56 tahun, kepala perwakilan Komite orang tua murid, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa jika upaya Israel berhasil, maka 90 persen pendidikan di Yerusalem tentu saja di bawah kontrol langsung dari Israel.

Masih menurut Al-Shamali, setidaknya sekolah Palestina di Yerusalem jumlahnya lebih dari 280 sekolah, dengan jumlah siswa sekitar 115.000 mulai dari Taman Kanak-kanak hingga kelas 12. Dia mengklaim, sekitar 90-95 persen sekolah melakukan pemogokan.

Al-Shamali juga mengatakan, Israel mencoba memaksakan kurikulum versi Israel kepada Otoritas Palestina (pa) di sekolah-sekolah swasta Palestina sejak awal tahun lalu.

“Mereka melakukan ini dengan dalih, mereka telah memberikan lisensi pada sekolah swasta, dan mereka memberi sekolah itu dana,” kata Al-Shamali, yang tinggal di lingkungan al-Tur di Yerusalem Timur yang diduduki.

Sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah kota untuk anak-anak Palestina di kota itu, sudah mulai mengajarkan versi kurikulum Palestina. Sementara, sekolah-sekolah yang baru dibangun oleh pemerintah kota, dipaksa untuk mengajarkan kurikulum Israel.

“Apa yang mengkhawatirkan orang tua adalah, mereka sedang terpojok antara Kurikulum Palestina dan kurikulum Israel,” kata Al-Shamali.

Menurut Al-Shamali, ada upaya Israelisasi dalam Pendidikan Palestina yang sedang berlangsung. Dan upaya itu sebenarnya sudah ada sejak 10 hingga 12 tahun terakhir. Namun, baru tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan.

“Sekarang, mereka menambahkan konten mereka sendiri seperti ‘Yossi adalah tetangga Mohammad’, tentang pemukiman, tentang koeksistensi,” kata Al-Shamali.

Menurut pria yang sudah lama bergelut dalam bidang pendidikan Palestina itu, Israel telah bermain dengan buku teks untuk bahasa Arab, agama, sejarah dan referensi nasional.

Pada Minggu malam, ada sebuah video yang dibagikan di media sosial tentang warga yang menggantung poster bertuliskan”pemogokan umum untuk kurikulum Palestina, tidak untuk kurikulum yang terdistorsi”.

Juga pada bulan Juli lalu, pemerintah Israel mencabut izin permanen enam sekolah Palestina di Yerusalem. Israel mengklaim, buku teks Palestina yang diajarkan pada siswa itu menghasut dan melawan negara juga tentara Israel. Mereka diberi izin untuk beroperasi selama satu tahun jika kurikulum itu diedit.

Bagian Timur Yerusalem memang sudah lama diduduki secara militer oleh Israel dari tahun 1967 dan dianeksasi secara ilegal. Karena itu, sekitar 350.000 warga Palestina saat ini tinggal di Yerusalem Timur yang diduduki, dan 220.000 warga Israel tinggal di permukiman ilegal di antara mereka.

Saat ini,, 86 persen Yerusalem Timur yang diduduki berada di bawah kendali langsung pemerintah dan pemukim Israel.

Aneksasi Yerusalem Timur sebanarnya tidak pernah diakui oleh negara mana pun di dunia, kecuali Amerika Serikat. Sebab aneksasi yang dilakukan Israel itu melanggar hukum internasional.

“Kami juga akan melanjutkan protes kami di depan sekolah-sekolah, dan kami akan meminta lembaga-lembaga internasional untuk campur tangan,” tegas Al-Shamali.(T/RS3/P1)

(Sumber: Al Jazeera)

Mi’raj News Agency (MINA)