Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

SARA Pemicu Konflik yang Paling Ampuh

illa - Rabu, 2 November 2016 - 14:48 WIB

Rabu, 2 November 2016 - 14:48 WIB

1484 Views

Oleh: Illa Kartila – Redaktur Senior Miraj Islamic News Agency/MINA

Dalam sekejap negeri – yang majemuk dengan beragam suku, ras, agama dan golongan seperti Indonesia ini – bisa porak peronda akibat konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan). Perbedaan pandangan antar kelompok masyarakat di suatu wilayah, kerap menjadi pemicu pecahnya bentrok antar mereka, bahkan bisa meluas ke tempat lain.

Celakanya, di tengah konflik seperti itu, ada saja orang/kelompok yang memanfaatkan situasi tersebut sehingga menjadi konflik berkepanjangan. Berdasarkan pengalaman pernah terjadi lima konflik SARA paling mengerikan di Indonesia dan nyaris menghancurkan negeri ini – termasuk kasus penembakan yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998.

Peristiwa tersebut  ternyata berbuntut panjang dan menyulut emosi warga. Sehari setelah kejadian itu, Jakarta menjadi lautan aksi massa yang terjadi di beberapa titik. Penjarahan dan pembakaran tak terhindarkan dan konflik menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam dan Kristen.

Baca Juga: Tak Ada Tempat Aman, Pengungsi Sudan di Lebanon Mohon Dievakuasi

Kerusuhan yang terjadi malah menular pada konflik antar etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Saat itu, banyak aset milik etnis Tionghoa dijarah dan juga dibakar oleh massa yang kalap. Massa pribumi juga melakukan tindak kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Konflik antar etnis itu menjadi catatan kelam di penghujung pemerintahan Soeharto.

Konflik berbau agama paling tragis muncul tahun 1999. Perseteruan yang melanda masyarakat Ambon-Lease sejak Januari 1999, berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Konflik itu kemudian meluas dan tak terhindarkan.

Saat itu, ABRI dianggap gagal menangani konflik dan merebak isu bahwa situasi itu sengaja dibiarkan berlanjut untuk mengalihkan isu-isu besar lainnya. Kerusuhan yang merusak tatanan kerukunan antar umat beragama di Ambon itu berlangsung cukup lama sehingga menjadi isu sensitif hingga saat ini.

Tragedi Sampit adalah konflik berdarah antar suku yang paling membekas dan membuat geger bangsa Indonesia pada 2001. Konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang Madura ini dipicu banyak faktor, di antaranya kasus orang Dayak yang didiuga tewas dibunuh warga Madura hingga kasus pemerkosaan gadis Dayak.

Baca Juga: Pengungsi Sudan Menemukan Kekayaan Di Tanah Emas Mesir

Warga Madura sebagai pendatang di sana dianggap gagal beradaptasi dengan orang Dayak selaku tuan rumah. Akibat bentrok dua suku ini ratusan orang dikabarkan meninggal. Bahkan banyak di antaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak yang kalap dengan ulah warga Madura saat itu – yang mulai menguasai wilayah suku Dayak.

Konflik Ahmadiyah dan Syiah

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki banyak sekali golongan dalam agama ini – misal ada yang memposisikan sebagai NU, Muhammadiyah, hingga Ahamdiyah. Hanya saja, ada beberapa golongan yang dianggap menyimpang hingga akhirnya dimusuhi oleh golongan lain yang jauh lebih dominan.

Konflik yang paling terlihat ada pada golongan Ahmadiyah yang mengalami banyak sekali tekanan dari kelompok mayoritas di wilayahnya. Mereka dianggap menyimpang hingga akhirnya diusir, rumah ibadah dan pengikutnya mengalami tindak kekerasan lainnya. Jemaah  Ahmadiyah dipaksa kembali ke ajaran asli dan meninggalkan ajaran lamanya.

Baca Juga: Terowongan Silaturahim Istiqlal, Simbol Harmoni Indonesia

Ada juga kelompok Syiah yang juga ditekan di Indonesia. Kelompok ini dianggap sesat dan harus diwaspadai dengan serius. Sayangnya, masyarakat terlalu ekstrem hingga banyak melakukan kekerasan pada kelompok ini mulai dari pembakaran rumah ibadah hingga pesantren. Itu dilakukan dengan dalih agar Islam di Indonesia tidak tercemar oleh ajaran pengikut Syiah.

Konflik yang paling menghebohkan terjadi antara kelompok Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Banyak milisi GAM yang ingin melepaskan Aceh dari Indonesia. Konflik  itu sempat dibawa ke forum internasional. Pemerintah Indonesia tentu saja tidak mau melepas propinsi Aceh, hingga terjadi adu kekuatan selama 30 tahun.

Tetapi gempa bumi dahsyat berkekuatan 9,3 SR yang melanda Serambi Mekkah pada 26 Desember 2004 dan menimbulkan tsunami yang meratakan Aceh dengan tanah, mengakibatkan 126.741 jiwa meninggal, 93.285 jiwa hilang, 500.000 orang kehilangan tempat tinggal, dan hampir 750.000 orang kehilangan pekerjaan, menggugah jiwa kedua pihak yang bersengketa.

Bagi Wapres Jusuf Kalla, tsunami Aceh tak hanya menimbulkan kesedihan yang mendalam, tetapi juga membuka jalan damai antara pemerintah dan GAM. Berawal dari pemikirannya bahwa pemulihan di Aceh tak akan efektif jika masih ada perseteruan dengan GAM. Apalagi, kerap ada kontak senjata antara TNI dan gerakan separatis tersebut.

Baca Juga: Bukit Grappela Puncak Eksotis di Selatan Aceh

JK pun mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika itu untuk melakukan perundingan dengan GAM dan disetujui. Singkat cerita, perundingan yang melelahkan usai di putaran kelima. Kedua belah pihak menyetujui perjanjian damai yang dirumuskan. Nota perjanjian damai ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Konflik lainnya adalah Republik Maluku Selatan (RMS) dan Operasi Papua Merdeka (OPM). Dua kelompok ini menginginkan merdeka dan lepas dari Indonesia. Untuk memenuhi hasrat ini tindakan-tindakan pemberontakan kerap terjadi dan membuat warga sekitar merasa sangat terganggu. Pasalnya gerakan separatis seperti ini hanya akan membuat situasi menjadi buruk.

RMS dan OPM, dua kelompok separatis ini masih ada, namun melakukan aksinya dengan cara yang agak berbeda. RMS tidaklah seagresif pada masa-masa dulu ketika didirikan dengan membentuk sayap militer yang dibantu Belanda untuk memisahkan diri dan kemudian setelah ditumpas melanjutkan perjuangannya di pengasingan di Belanda.

Sedangkan OPM lebih mengutamakan perjuangan dengan kontak-kontak fisik terhadap TNI/POLRI dan menjadikan orang-orang yang bekerja di Freeport atau warga bukan asli Papua sebagai sasaran.

Baca Juga: Masjid Harun Keuchik Leumik: Permata Spiritual di Banda Aceh

SARA sangat sensitif

SARA merupakan salah satu hal sensitif dalam masyarakat Indonesia, karena bersangkutan dengan adanya keanekaragaman dan kemajemukan bangsa yang menimbulkan perbedaan pandangan maupun pendapat baik dalam hal keyakinan, adat istiadat, budaya dan lainnya.

Kepercayaan yang dianut setiap orang merupakan salah satu bentuk hubungan rasa syukur terhadap Tuhan, sedangkan adat dan budaya merupakan warisan leluhur yang patut untuk dipelihara dan dibanggakan. Masalah SARA dapat menyebabkan perpecahan yang merusak bangsa dan negara, seperti timbulnya peperangan, pembunuhan, pengeboman, dan lain-lain.

SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA.

Baca Juga: Temukan Keindahan Tersembunyi di Nagan Raya: Sungai Alue Gantung

Ke dalam SARA juga termasuk pelayanan yang tak adil terhadap seseorang dikarenakan orang tersebut lebih mementingkan suku, agama, ras maupun golongannya. Jadi intinya SARA itu merupakan hal yang tidak baik karena lebih mementingkan kepentingan golongannya dari pada kepentingan umum

Sebagai bangsa yang terdiri atas beragam suku, agama, dan golongan, Indonesia memang rawan terhadap konflik berlatar belakang SARA. Sejak sebelum era reformasi, konflik seperti itu telah menimbulkan ribuan korban jiwa. Oleh sebab itu, perseteruan antar sesama orang Indonesia harus dihindari karena menimbulkan dampak yang merusak.

Adalah Presiden Jokowi yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat sikap saling mengayomi serta meningkatkan toleransi beragama di kalangan masyarakat. Presiden berujar, kelompok mayoritas di suatu daerah harus bisa mengayomi kelompok minoritas, sebaliknya kelompok minoritas juga harus saling bertoleransi.

Menurut presiden, “keberagaman yang ada di Indonesia justru menjadi kekuatan kita sebagai sebuah bangsa.”

Baca Juga: Kisah Perjuangan Relawan Muhammad Abu Murad di Jenin di Tengah Kepungan Pasukan Israel

Jika setiap elemen bangsa saling menghormati perbedaan yang ada di tengah masyarakat, kerusuhan berlatar belakang SARA,  tentunya tidak akan terulang lagi. Kalaupun konflik SARA tak terhindarkan, masyarakat perlu selalu bersikap dingin dan tidak langsung main hakim sendiri agar keributan tidak merembet menjadi kerusuhan sosial.

Tentu sikap tegas aparat keamanan dengan memburu pelaku kerusuhan, menjatuhkan sanksi tegas kepada orang-orang yang memprovokasi warga,  perlu didukung untuk menimbulkan efek jera. Namun, dalam mengatasi konflik SARA, aparat tdak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat terutama elite politik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat

Di sisi lain, masyarakat pun perlu terus digugah untuk tidak mudah terprovokasi oleh hasutan-hasutan yang bisa memicu konflik. Masyarakat harus menjadikan hukum sebagai panglima dan tidak langsung menjatuhkan vonis ketika terjadi keributan kecil. Biarkan aparat keamanan yang bekerja untuk menangani keributan itu dan tidak main hakim sendiri.

Terkait dengan kemungkinan konflik SARA belakangan ini di ibukota, Presiden Jokowi  dua hari lalu mengundang pimpinan MUI, NU, dan Muhammadiyah ke Istana Negara, Jakarta. Membuka pertemuan ini, Jokowi berharap para ulama memberikan nasihat penuh kesejukan kepada umat.

Baca Juga: Pejuang Palestina Punya Cara Tersendiri Atasi Kamera Pengintai Israel

“Jadi hari ini saya mengundang para ulama ke Istana. Silaturahim antara ulama dan umaro terus kita jalin, kita pelihara dan kita rawat dan kita tingkatkan,” kata Jokowi sambil berharap para ulama memberikan kabar baik, menjaga, mengingatkan dan memberikan tuntunan kepada umat Islam.

“Nasihat yang penuh kesejukan dan penuh kedamaian saya kira sekarang ini sangat dinanti-nanti dari para ulama oleh umat,” kata Jokowi. “Ulama adalah pewaris nabi yang bertugas untuk membawa kabar baik dan menuntun umat menuju kebaikan.”

Kepada para ulama Presiden juga berharap agar mereka berani mengambil sikap tegas bahwa antara Islam dan ke-Indonesiaan bukan harus dipertentangkan, tetapi bersama-sama diperjuangkan, dijaga dan dipelihara. (R01/P001)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Catatan Perjalanan Dakwah ke Malaysia-Thailand, Ada Nuansa Keakraban Budaya Nusantara

Rekomendasi untuk Anda

MINA Preneur
Internasional
Dunia Islam
Palestina