Satgas Covid-19: Evaluasi PPKM DKI Jakarta dan Jabar Bisa Jadi Contoh

Jakarta, MINA – Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, seluruh daerah di Indonesia harus bisa memetik pelajaran dari hasil evaluasi penanganan Covid-19 di provinsi ibukota DKI Jakarta, dan provinsi Jawa Barat.

Menurut Wiku, kedua provinsi tersebut memperlihatkan perkembangan ke arah yang lebih baik pada kabupaten/kotanya selama tiga pekan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Provinsi DKI Jakarta, tren kasus aktif memperlihatkan penurunan, di mana dua pekan sebelumnya menunjukkan tren kenaikan,” kata Wiku dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana, Kamis (4/2).

Dia mengatakan, hasil fokus pengamatan terhadap perkembangan empat paramater nasional yaitu kasus aktif, kesembuhan, kematian dan keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR).

Baca Juga: Guru Tak Tergantikan oleh Teknologi, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Tekankan Peningkatan Kompetensi dan Nilai Budaya

Hasil pengamatan pada pekan terakhir Januari atau per tanggal 31 Januari 2021, angka kasus aktifnya mencapai 8,78 persen dari 9,85 persen. Upaya yang dilakukan menekan kasus aktif ialah meningkatkan testing (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan).

“Berbeda dengan tren kesembuhan, sebaliknya naik setelah terjadinya penurunan di minggu-minggu sebelumnya. Pada minggu terakhir angkanya naik menjadi 89,46 persen,” ujarnya.

DKI Jakarta juga telah mencapai testing (pemeriksaan) yang jumlahnya 12 kali lipat dari target World Health Organization (WHO) dalam sepekan. Dan 87 persen di antaranya ditujukan pada suspek, probable dan kontak erat yang memberikan dampak positif pada pencegahan penularan.

Walaupun angka kesembuhan naik, dan angka kematian menurun, namun angka kasus aktif masih jauh lebih besar sehingga belum bisa mengendalikan kenaikan BOR ICU maupun isolasi secara signifikan.

Baca Juga: Imaam Yakhsyallah Mansur: Ilmu Senjata Terkuat Bebaskan Al-Aqsa

“Penurunan terjadi pada BOR ICU pekan terakhir pengamatan dari 84,5 persen menjadi 84,01 persen. Namun, DKI Jakarta masih perlu upaya lebih keras lagi meningkatkan kualitas pelayanan untuk menekan angka BOR di bawah standar, yaitu 70 persen,” katanya. (L/R2/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Kunjungi Rasil, Radio Nurul Iman Yaman Bahas Pengelolaan Radio