Saudi Sambut Baik Resolusi Dewan Keamanan PBB Labeli Houthi Kelompok Teroris

Riyadh, MINA – Arab Saudi pada Senin (28/2) menyambut baik resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyebut milisi Houthi di Yaman sebagai kelompok teroris.

Dewan juga memperluas cakupan embargo senjata   seluruh keanggotaan kelompok yang didukung Iran itu, yang sebelumnya terbatas pada individu dan perusahaan tertentu.

Kementerian Luar Negeri Saudi berharap bahwa keputusan ini akan berkontribusi untuk mengakhiri kegiatan milisi Houthi dan para pendukungnya, Saudi Press Agency (SPA) melaporkan.

Kementerian menambahkan, resolusi itu akan menetralisir bahaya milisi dan berhenti memasoknya dengan rudal, pesawat tak berawak, senjata dan dana Iran untuk membiayai perang yang menargetkan warga sipil dan fasilitas ekonomi di Arab Saudi dan UEA, serta mengancam navigasi internasional.

Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan

Kementerian menegaskan kembali dukungannya untuk upaya mencapai solusi politik yang komprehensif untuk krisis Yaman, termasuk upaya Utusan Khusus PBB untuk Yaman, berdasarkan inisiatif Teluk, hasil dari dialog nasional yang komprehensif dan resolusi Dewan Keamanan yang relevan, termasuk Resolusi 2216.

Lana Nusseibeh, perwakilan tetap UEA untuk PBB, juga menyambut baik adopsi resolusi dan penambahan seluruh organisasi Houthi ke daftar sanksi Yaman, sebagai tanggapan atas “pelanggaran mencolok dan serangan keji” mereka.

Menurutnya, itu akan mengurangi kemampuan militer Houthi dan membantu mencegah tindakan permusuhannya terhadap kapal-kapal sipil yang mengancam rute pelayaran dan perdagangan internasional.

Nusseibeh meminta Houthi untuk menghentikan teroris mereka, serangan lintas batas dan kembali ke meja perundingan serta berpartisipasi dalam proses politik yang serius.

Baca Juga: Militer Israel Akui Kekurangan Tentara dan Kewalahan Hadapi Gaza  

Resolusi Dewan Keamanan 2624 yang diajukan oleh UEA, mengutuk pasokan senjata dan komponen senjata yang terus berlanjut ke Houthi dari luar Yaman, yang melanggar embargo senjata yang ditetapkan oleh Resolusi 2216 pada 2015.

Resolusi itu mendesak semua negara anggota PBB untuk meningkatkan upaya “memerangi penyelundupan senjata dan komponen melalui jalur darat dan laut, untuk memastikan penerapan embargo senjata yang ditargetkan.”

Sebelas dari 15 anggota Dewan Keamanan memberikan suara mendukung resolusi tersebut; sedangkan Irlandia, Meksiko, Brasil, dan Norwegia abstain karena masalah kemanusiaan. (T/RI-1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Netanyahu Akan Tetap Serang Lebanon Meski Ada Gencatan Senjata