Sebanyak 2.844 KIP Dibagikan Kepada Siswa Yatim Piatu

setkab-300x200.jpg" alt="" width="756" height="504" /> Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolik KIP kepada 2.844 KIP untuk siswa Yatim Piatu se Jabodetabek, dalam acara RNPK 2017, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/1) pagi. (Foto: Ozi/Humas)

Jakarta, 27 Rabiul Akhir 1438/26 Januari 2017 (MINA) – Sebanyak 2.844 siswa yatim piatu dari 309 sekolah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2017, yang digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/1) pagi.

Para siswa itu terdiri dari 909 siswa Sekolah Dasar (SD), 992 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), 223 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), 628 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 2 siswa Siswa Luar Biasa (SLB), dan 90 siswa Kejar Paket.

12 siswa secara simbolis menerima penyerahan KIP ini, masing-masing 2 siswa SD, 2 siswa SMP, 2 siswa SMA, 2 siswa SMK, 2 siswa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan 2 siswa SLB.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam sambutannya mengatakan, penyerahan KIP itu merupakan wujud nyata dari arahan Presiden untuk membangun pendidikan yang merata, berkeadilan, dan berkualitas di tahun 2017.

Siswa yatim piatu ini, ujarnya, merupakan bagian dari sasaran penerima KIP tahun 2017. Ia menyebutkan, total yatim piatu yang terdata sebanyak 896.781 siswa, dan pada tahun 2016 yang sudah menerima KIP sebanyak 158.933 siswa.

“736.848 anak yang belum mendapatkan KIP dipastikan akan memperoleh manfaat dana program ini pada tahun 2017,” tegas Puan dalam laman resmi Setkab dikutip MINA.

Mengenai Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017, Menko PMK Puan Maharani mengemukakan, acara ini dihadiri oleh 1.045 peserta yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, serta Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, perwakilan Organisasi Guru, Unit Teknis Kebudayaan, Lembaga Sensor Film, Dewan Kesenian Provinsi, lembaga mitra internasional yang mendukung program pendidikan dan kebudayaan, serta para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Ia menyebutkan, ada tiga isu utama yang dibahas dalam RNPK itu, yaitu, Pertama, peningkatan pemerataan layanan pendidikan, Kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta Ketiga, penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan

Pembahasan tentang peningkatan pemerataan layanan pendidikan, lanjut Puan, meliputi optimalisasi pelaksanaan program Indonesia Pintar dan optimalisasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran.

“Diskusi perihal peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing mencakup implementasi kurikulum 2013, penguatan pendidikan karakter, dan peningkatan daya saing melalui pendidikan kejuruan dan keterampilan, peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidikan, serta penguatan sistem penilaian,” kata Puan.

Turut dibahas juga penguatan tata kelola pendidikan yang mencakup sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan UU 23/2014 khususnya penuntasan pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen dari daerah ke pusat, serta penguatan kelembagaan, maupun tata kelola satuan pendidikan dan kebudayaan.

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ini berlangsung selama tiga hari, sejak tanggal 25-27 Januari 2017.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Yohanna Yembise, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Plt Gubernur DKI Sumarsono. (T/R09/RS3)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)